Suara.com - Angota Komisi IV DPR, Inas Nasrullah Zubir, dinilai tidak paham dengan kondisi pangan di Tanah Air. Beberapa pernyataannya dianggap menyalahkan menteri pertanian, bila ada masalah terkait impor.
Seperti pernyataan terakhir, yang diungkapkan Jumat (21/9/2018), disebut, mentan harus bertanggung jawab terkait gaduh impor. Hal ini dinilai tak relevan, mengingat masalah impor juga ada pada domain kementerian lain.
Pada pernyataannya itu, Inas menyatakan tidak percaya dengan data BPS yang dipakai Kementan sebagai dasar penetapan produksi tahunan.
Peneliti Pusat Studi Bencana, Institut Pertanian Bogor (IPB), sekaligus Koordinator Nasional Indonesia Food Watch, Pri Menix Dey, meragukan pernyataan Inas netral dalam masalah ini. Menurutnya, Inas seharusnya bertanya mengapa Kementrian Perdagangan berkeras mengeluarkan izin impor dan menanyakan amanat UU No 9 tahun 2006, mengenai Sistim Resi Gudang yang merupakan tanggung jawab Menteri Perdagangan, yang sampai sekarang belum ada.
"Itulah yang harus dikritik dan pertanyakan oleh anggota dewan asal Hanura tersebut," ujar Menix.
Menurutnya, sebagian besar pengamat dan anggota dewan Komisi IV mengapresiasi kerja Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dan keberhasilan program Kementan. Mentan dinilai telah menunjukkan kerja maksimal dalam menjaga stok ketersediaan pangan, dan produksi di sektor pertanian masih dianggap optimal.
Sebagai contoh mengenai anggaran, pengamat kebijakan publik Digipol Strategic Indonesia, Nur Fahmi BP, menilai, Kementan selama ini telah optimal dalam mengelola anggaran. Ia memberi contoh beberapa komoditas pertanian, mampu mewujudkan keberhasilan panen sehingga mendukung ekspor untuk menambah pendapatan negara.
Indikator lainnya bisa dievaluasi dari meningkatnya nilai tukar petani (NTP) sebagai bentuk kesejahteraan.
Pandangan di atas dikemukakan anggota Komisi IV DPR, Mindo Sianipar, Jumat (21/9/2018), yang juga menyampaikan, Amran menunjukkan hasil kerja sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui capaian produksi di beberapa subsektor pertanian yang baik.
Baca Juga: Kementan Tegaskan Komitmennya untuk Sejahterakan Petani
"Kalau sektor pertanian masih positif, cukup bagus produksinya, bisa kontribusi yang maksimal buat sumber devisa negara," ujarnya.
Mindo mengungkapkan, di bawah kendali Amran, sektor pertanian seolah menjadi investor lokal yang menyumbangkan keuntungan finansial sangat besar.
"Kalau secara kerja menjaga kecukupan dari komoditas pertanian, Amran sudah bekerja menjaganya dengan baik. Seharusnya ikut didorong oleh lintas sektor instansi lainnya agar semakin baik," ucap Mindo.
Soal andil produksi beras nasional, Mindo beranggapan, kerja Amran patut mendapat apresiasi. Hal Itu bisa ditelusuri melalui data Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyebutkan penyebab inflasi per Juli 2018.
"Data itu kan menunjukkan kerja Kementerian Pertanian cukup bagus. Artinya, kebutuhan produksi beras cukup di tingkat konsumsi pasaran, sehingga memengaruhi harga yang tidak bergejolak dan naiknya nilai tukar petani sebagai indikator kesejahteraan," kata Mindo.
Pada kesempatan lain, anggota Komisi IV DPR, Endang Srikarti Handayani, menyampaikan soal beras, yang mana Amran dan jajarannya disebutnya pasti memiliki data yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
Berita Terkait
-
Anggota Komisi IV Bela Raja Juli, Sebut Menhut Cuma Kebagian 'Cuci Piring' Soal Kerusakan Hutan
-
Bahas Bencana Banjir Sumatera, Menhut Raja Juli Antoni Dipanggil DPR
-
Generasi Z di Pusaran Globalisasi: Masihkah Cinta Tanah Air?
-
Gencarkan Gemarikan di Lembang, Anggota DPR Ini Ajak Emak-emak Jadi Duta Gizi Atasi Stunting
-
Jakarta World Cinema 2025 Dibuka, Filmmaker Lokal hingga Internasional Meriahkan Gelaran
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan