Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya untuk pensiunan Aparatur Sipil Negara tetap akan diberlakukan tahun 2019. Ini dipastikan Jokowi dihadapan anggota Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) di acara Peresmian Pembukaan Pekan Purnabakti Indonesia (PPI) Tahun 2018.
"Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada bapak dan ibu anggota PWRI, gaji ke 13 dan THR betul-betul sudah sampai belum? (sudah) Bener? Kalau ada yang belum dapat silakan maju," ujar Jokowi di Balai Kartini, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2018).
"Saya ingin pastikan gaji ke 13 dan THR betul sampai ke bapak ibu sekalian, karena kemarin memang ada (pemberian) tunjangan yang terlambat," Jokowi menambahkan.
Jokowi menegaskan kepastian ini disampaikan bukan bagian dari kampanye pencalonannya sebagai Capres di Pilpres 2019. Diketahui, Jokowi berpasangan dengan Maruf Amin di Pemilihan Preisden 2019.
"Tahun depan itu dilanjutkan lagi, ya maksudnya gaji ke 13 dan THR-nya. Jangan ke mana-kemana, nanti dipikir saya kampanye lagi," kata Jokowi.
Jokowi berharap, gaji ke 13 dan THR untuk pensiunan PNS bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Ini juga sudah ia sampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Karena apapun apabila bapak ibu semuanya belanja ke pasarnya, tokonya, lebih dari biasanya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara ini," kata Jokowi.
Menurutnya, pada triwulan kedua ekonomi di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Ini kata Jokowi, karena masyarakat Indonesia belanjanya lebih.
"Tetap, kita menjaga kenaikan harga bahan-bahan tidak meningkat, meski ada tambahan gaji ke 13 dan THR," katanya.
Baca Juga: Jokowi - Ma'ruf Amin akan Sering Kampanye Mulai Desember
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu