Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah enggan berkementar lebih jauh perihal kader Partai Golkar yang membelot mendukung pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto -Sandiaga Uno.
Menurut Basarah, bukan menjadi ranahnya mengomentari dinamika yang terjadi di Partai Golkar.
"Secara etis saya tidak ingin memasuki yurisdiksi partai politik lain. Apa yang terjadi dalam dinamika Partai Golkar itu menjadi ranah DPP Golkar, kami tidak dalam posisi memberikan penilaian terhadap dinamika yang terjadi di tubuh Partai Golkar," ujar Basarah di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (25/9/2018).
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi - Maruf Amin itu berharap koalisi partai pendukung kompak memenangkan pasangan Jokowi - Maruf Amin di Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
Karena itu, ia meminta kader-kader partai pendukung menjaga kekompakan mendukung pasangan Jokowi - Maruf Amin.
"Tentu diharapkan koalisi solid karena itu DPP partai yang telah menyatakan dukungan secara tertulis dan resmi secara formil kepada KPU RI kepada Pak Jokowi dan pak Maruf Amin, menjaga konsistensi dukungan itu. Tapi pasti tiap partai memiliki dinamika yang berbeda karena itu konsolidasi dan kesolidan masing-masing partai dalam mendukung pak Jokowi dan Kiyai Maruf Amin itu kita serahkan kepada yurisdiksi rumah tangga masing-masing partai koalisi," kata dia.
Lebih lanjut, Basarah belum melihat kader ataupun caleg PDI Perjuangan yang membelot dan tidak mendukung pasangan Jokowi - Maruf Amin.
Ia berharap para caleg atau kader PDI Perjuangan mengikuti keputusan partai yang sudah menyatakan dukungan kepada Jokowi - Maruf Amin.
"Kalau di PDI Perjuangan sampai saat ini kami belum melihat ada peristiwa kader PDIP yg secara reami didaftarkan sebagai caleg di semua tingkatan melakukan pembangkangan politik dengan tidak mengikuti keputusan politik partai untuk mendukung pak Jokowi dan kiai Maruf Amin sebagai capres cawapres. mudah-mudahan konsistensi ini akan terus kami jaga sampai pemilu presiden selesai bulan April depan," kata dia.
Baca Juga: Partai Golkar akan Panggil Caleg Membelot ke Kubu Prabowo
Basarah menambahkan, pihaknya akan memberikan sanksi kepada kader ataupun caleg yang membelot. Sanksi tersebut diantaranya mencopot jabatan yang ada di struktural hingga pencabutan keanggotaan PDI Perjuangan.
"Sanksi mulai dari pencopotan jabatan struktural pencopotan dari jabatan sturktural di DPRD kabupaten kota provinsi maupun RI sampai pencabutan status keanggotaan itu aturan main yang berlaku di internal PDI-P," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya