Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, kasus hoaks Ratna Sarumpaet adalah perkara yang dipolitisasi untuk menarik simpati publik.
Muzani mengakui, kasus hoaks Ratna Sarumpaet tersebut berimbas negatif terhadap kubu Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Namun, ia meyakini, setelah geger kasus hoaks aktivis gaek itu mereda, bisa jadi ada perkara politik lebih besar yang justru berbalik berimbas negatif terhadap kubu Capres dan Cawapres nomor urut 1 Jokowi - Maruf Amin.
"Ini kan (politisasi kasus hoaks Ratna) namanya juga untuk menarik simpati publik. Nanti juga ada masalah yang lebih besar dari masalah Ratna, dan publik juga harus siap menghadapi situasi itu," kata Muzani di Hotel Santika, Depok, Jawa Barat, (5/10/2018).
Muzani menilai, politisasi kasus seperti perkara hoaks Ratna Sarumpaet adalah hal biasa. Apalagi dalam pertarungan pada masa kampanye Pilpres 2019.
Karenanya, Muzani menilai, kasus hoaks penganiayaan yang diciptakan Ratna Sarumpaet dan turut berekses terhadap kubu Prabowo - Sandiaga seharusnya bisa dijadikan peringatan bagi blok politik rival, Jokowi - Maruf Amin.
"Ya biasalah. Saya menganggap perkara Ibu Ratna ini betul dipolitisasi, dan ya sebenarnya biasa saja. Nanti akan ada satu masalah yang akan dihadapi kubu Jokowi - Maruf Amin, melebihi dari kasus Ratna. Saya sudah hitung soal itu," jelasnya.
Lebih jauh Muzani mengatakan, pertalian tim sukses Prabowo - Sandiaga Uno dengan Ratna Sarumpaet sebenarnya sudah selesai.
Penyelesaian hubungan kubunya dengan Ratna yang kini menjadi tersangka kasus penyebaran informasi bohong alias hoaks tersebut, ditandai oleh surat permohonan maaf perempuan itu kepada Prabowo pada Rabu (3/10).
Baca Juga: Berkat Hoaks, Jubir BPN Sebut Elektabilitas Prabowo Bakal Naik
Dalam surat itu, kata Muzani, Ratna sudah mengakui kebohongannya dan meminta dimaafkan.
Muzani memahami, arah politisasi kasus hoaks Ratna Sarumpaet kekinian lebih menyasar pada yang disebut sebagai penyebar kebohongan perempuan itu.
Satu dari sekian banyak yang dituduh menyebar kebohongan Ratna itu adalah Prabowo. Sebab, Prabowo sempat menggelar konferensi pers untuk mendukung Ratna.
Persisnya, konferensi pers Prabowo dilakukan sebelum klaim penganiayaan itu diakui ibu dari artis Atiqah Hasiholan tersebut sebagai hoaks.
Namun, Muzani berkilah, Prabowo tak ikut menyebar hoaks, melainkan menjadi korban kebohongan Ratna.
"Kini yang dikejar itu adalah yang menyebar informasinya, Pak Prabowo. Tapi kan, Pak Prabowo bicara soal itu (sempat membela Ratna) karena berdasarkan informasi dari yang bersangkutan sendiri. Kan kira-kira begitu kronologinya," tandas Muzani.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
Terkini
-
KPK Soroti Dugaan Korupsi Lintas Rezim di Sukoharjo, Diduga 'Tradisi' dari Era Suami ke Istri
-
Sudah Mundur dari Jampidsus, Kapan Febrie Adriansyah Diperiksa? Begini Jawaban Polda Metro
-
Barbuk Emas dan Uang Punya Siapa? Hensa Desak Transparansi Kasus Usai Jampidsus Febrie Mundur
-
Usai Mundur, Jaksa Agung Tunjuk Rudi Margono Jadi Plt Jampidsus Gantikan Febrie Adriansyah
-
Jawa Tengah Darurat Korupsi? 4 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK dalam Waktu Singkat
-
KPK Ungkap Modus Bupati Sukoharjo, Gunakan SK Paksa ASN Setor Insentif hingga Rp2,93 Miliar
-
Klarifikasi Kejati Jateng: Tak Ada Pemeriksaan Personel Polri Terkait SPPG
-
KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo dan Dua Pejabat Pemkab Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan
-
Drama Perceraian Bupati Gowa Berbuntut Laporan Polisi: Mantan Suami Cium Aroma Kesaksian Palsu
-
Habiburokhman Tegaskan Mundurnya Jampidsus Febrie Tak Boleh Hentikan Pengusutan Kasus Korupsi