Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet Disebut Tidak Terjangkau UU Pemilu

Suara.com - Kasus berita bohong atau hoaks aktivis Ratna Sarumpaet menyeret sejumlah nama tokoh politik nasional. Sejumlah nama diketahui ikut dilaporkan ke polisi, sebut saja pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Namun, menurut Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, kasus hoaks Ratna Sarumpaet itu tidak akan berdampak pada diskualifikasi pasangan Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019. Sebab, kata Titi, hal itu tidak ditemukan dalam Undang-Undang Pemilu.

Titi menyebutkan, Pasal 200 huruf C Undang-Undang Pemilu menyebutkan, pelaksanaan panitia, peserta dilarang menghina lalu kemudian mengadu domba.

Namun, saat Prabowo menyampaikan Prabowo bahwa Ratna Sarumpaet dipukuli hingga luka lembam di depan media beberapa waktu lalu tidak dalam masa kampanye.

Titi juga menilai, apa yang disampaikan Prabowo Subianto karena percaya dengan Ratna Sarumpaet yang mengaku dipukuli hingga luka lebam di muka.

"Tidak waktu berkampanye, tapi kan pak Prabowo waktu prescon atas Ratna dipukuli hingga bapak belur. Jadi kalau ditanya pasal tidak ada pasal yang menjerat di Undang-Undang Pemilu," ujar Titi kepada Suara.com, Rabu (10/10/2018).

Hanya saja, apabila kasus hoaks Ratna Sarumpaet itu dikaitkan dengan KUHP dan Undang-Undang ITE, Titi mengaku tidak tahu. Namun kembali ia menegaskan, kasus tersebut tidak terjangkau dalam Undang-Undang Pemilu.

"Kalau pak Prabowo tidak tahu itu bohong kan. Namanya miskomunikasi yang disebarluaskan dari Ratna," kata dia.

Titi mengatakan, kasus ini kan sedang dalam proses dan tergantung proses hukum yang berjalan. Bila bersangkutan terjerat hukum menjadi terpidana atau pelaku maka tidak diikutsertakan dalam pemilu.

Baca Juga: Okie Agustina Pinta Pasha Ungu Tak Keluar dari Palu

"Kalau pemilu kita, kan pasangan calon tidak boleh terpidana," imbuh dia.

Kontributor : Supriyadi