Suara.com - DPRD DKI Tolak Usulan Anies Revisi Perda Soal Becak
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan, menolak usulan revisi Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum yang mengatur operasional becak. Pasalnya, keberadaan becak justru akan membuat kumuh ibu kota.
Prasetio mengatakan, Jakarta kekinian sudah memiliki beragam moda transportasi. Bahkan LRT dan MRT juga sebentar lagi mulai beroperasi.
Karenanya, ia tidak ingin justru menyeret warga mundur ke belakang dengan memberikan ruang bagi moda transportasi becak.
"Tak akan saya kasih (revisinya). Jangan menurunkan derajat hidup sopir becak, dia kan sudah naik, jangan ditarik ke bawah lagi," kata Pras saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarya Pusat, Rabu (10/10/2018).
Pras menjelaskan, masalah penataan bajaj saja belum tuntas, apalagi ditambah dengan operasional becak. Menurutnya itu justru akan semakin membuat Jakarta menjadi kumuh. Ketertiban ibu kota juga akan terganggu.
"Kalau bajajnya itu nanti parkir sembarangan, terus ada becak lagi, kebayang tidak kekumuhannya kayak apa? Saya akan bilang ke gubernur (Anies Baswedan) ini kebijakannya salah," ungkap Pras.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, sedang mengajukan revisi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, untuk mengatur wilayah operasional becak agar setara dan proporsional dengan jasa angkutan lainnya.
Hal itu sesuai dengan janji kampanyenya untuk membantu kesejahteraan para sopir becak.
Baca Juga: Amien Rais Selesai Diperiksa Polisi dan Pulang, Massa 212 Bubar
Menurut Anies, Jakarta merupakan tempat bagi semua orang tanpa terkecuali para penyedia jasa transportasi becak. Nantinya, becak-becak ini akan diperbolehkan beroperasi di wilayah tertentu.
"Bayangkan becak bisa kembali di Jalan Thamrin di Jalan Sudirman juga, itu yang sedang diusulkan. Berilah kesempatan proporsional dalam menggambarkan harapan abang becak, untuk bisa merasakan kesejahteraan di kota ini," ungkap Anies beberapa waktu lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor