Suara.com - The People's Global Conference Against IMF - World Bank, konferensi internasional tandingan pertemuan kedua lembaga donor itu yang juga hendak digelar di Bali, mendadak dibatalkan diduga karena mendapat represifitas aparat kepolisian.
PGC Against IMF - World Bank adalah konferensi yang dinisiasi oleh organisasi massa rakyat Indonesia dan negara-negara lain, untuk menentang keberadaan dua lembaga tersebut.
Mohammad Ali, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) sekaligus Koordinator PGC Against IMF-WB, menegaskan konferensi tandingan tersebut gagal diselenggarakan karena diadang polisi.
"Sejak awal, saat PGC Against IMF-WB merencanakan menggelar konferensi tandingan, aparat kepolisian sudah mengadang. Pemerintah melarang seluruh kegiatan massa pemrotes di Bali," kata Ali dalam pernyataannya kepada Suara.com, Kamis (11/10/2018).
Ia menuturkan, konferensi tandingan itu awalnya akan digelar di Auditorium RRI Bali. Panitia dan pengelola auditorium sudah bersepakat mengenai penyewaan tempat.
Namun, Rabu (10/10) sore, pengelola Auditorium RRI mendadak membatalkan perjanjian tersebut dengan alasan hendak direnovasi.
"Pembatalan itu juga bersamaan atas penolakan aparat kepolisian untuk menerbitkan izin penyelenggaraan konferensi," jelasnya.
Rabu malam, kata Ali, kantor LBH Bali—yang juga menjadi peserta konferensi tandingan—digerebek oleh aparat.
“Digerebek oleh Linmas, mereka juga mengusir teman-teman mahasiswa yang akan mengikuti acara,” ungkapnya.
Setelahnya, PGC Against IMF-WB mencoba menyeleggarakan konferensi tandingan dengan menyewa ruangan di Nirmala Hotel & Convention Centre, Denpasar, Kamis hari ini.
Namun, sama seperti pengelola Auditorium RRI, pihak pengelola hotel membatalkan pada menit-menit penyelenggaraan konferensi tandingan.
“Mereka awalnya mengatakan konferensi kami belum mendapat izin dari polisi. Tapi, akhirnya mereka mengakui, didatangi intel. Padahal peserta konferensi sudah datang ke hotel,” tuturnya.
Panitia PGC Against IMF-WB sempat mau menggelar konferensi pers di depan hotel, tapi juga berusaha dibubarkan.
“Tapi, kami tetap bertekat untuk terus melawan pertemuan IMF-WB yang tak memunyai manfaatnya untuk rakyat Indonesia. Besok, Jumat (12/10), kami akan menggelar aksi,” tegasnya.
Kabid Humas Polda Bali Ajun Komisaris Besar Hengky Widjaja mengatakan, konferensi PGC Against IMF-WB tidak mendapat izin karena panitia belum memenuhi semua persyaratan yang diajukan pengelola auditorium RRI.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf