Suara.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Pilpres 2019 sebagai pertarungan terberat bagi Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Ini dikatakan Muzani terkait banyaknya kepala daerah dan media masa yang mendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin.
Terkait itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Abdul Kadir Karding menilai pernyataan Muzani sebagai upaya untuk memframing bahwa kubu mereka terkesan sedang dizalimi. Karding juga menilai pernyataan Muzani sebagai bentuk untuk menutupi kabar bohong alias hoaks yang melibatkan Ratna Sarumpaet Ratna Sarumpaet, mantan juru kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga.
"Sekaligus itu menutupi peristiwa hoaks besar nasional ini jangan sampai menggerus elektabilitas Pak Prabowo. Jadi sekaligus menutupi itu," kata Karding di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018).
Menurut Karding tidak ada masalah dengan dukungan kepala daerah ke peserta Pemilu 2019. Sebab tidak ada peraturan yang dilanggar.
Karding kemudian meminta kubu Prabowo tidak perlu terbawa perasaan alias baper. Selaku mantan Danjen Kopassus, seharusnya Prabowo dapat bersikap selayaknya kesatria yang kerap dia ungkapkan.
"Pak Prabowo ini adalah mantan Danjen Kopassus, saya kira tidak patut baper, tidak perlu lemah begitu, seperti yang beliau sering katakan 'saya ini seorang kesatria', ya sudah bertarung saja, sepanjang tidak ada aturan yang dilanggar," kata politikus PKB itu.
Menurut Karding pihaknyalah yang sering dirugikan oleh pemberitaan bohong yang ditujukan kepada Jokowi. Kendati begitu, kata dia sebagai politisi tidak patut untuk mengeluh dan harus tetap menghadapi dengan fakta dan data.
Banyaknya dukungan dari kepala daerah kepada Jokowi, kata Karding, karena prestasi dan kepemimpinannya. Pasalnya kekinian dia menilai kalau pemilih saat ini sudah cerdas, tidak mungkin mau begitu saja mendukung bila tidak melihat dari kinerjanya.
"Kalau tidak berprestasi, kalau tidak bagus mau orang ditekan mau urang dianjurkan gak ada yang milih. Memang pemilih kita ini patuh semua, minta disuruh gitu, nggak bisa," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Hoaks Ratna, Bawaslu Panggil Projo Setelah Laporkan Kubu Prabowo
-
Ini Kata Bawaslu Soal Doktrin Anti Jokowi Guru SMA 87 Jakarta
-
Tiru Donald Trump, Prabowo: Make Indonesia Great Again!
-
Tim Jokowi Minta DPR Kaji Ulang Larangan Kampanye di Kampus
-
Kasus Ratna Sarumpaet, Polisi Belum Berencana Panggil Prabowo Cs
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu