Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel seluruh ruangan di lantai satu Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi. Dari informasi, penyegelan ini terkait masalah rekomendasi perizinan.
Selain menyegel sejumlah ruangan, tim penindakan KPK juga menangkap sejumlah pegawai di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menyebut ada 10 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi pada Minggu (14/10/2018) malam hingga Senin (15/10/2018) dini hari.
Meski belum mengungkap identitas 10 orang itu, Basaria menyebut terdiri dari unsur pejabat, PNS hingga pihak swasta.
Salah seorang petugas keamanan di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Paiman mengatakan, penyegelan dilakukan oleh tiga orang yang datang menggunakan sebuah mobil. Ketiga orang itu tidak mengenakan seragam, namun menunjukkan surat perintah sebelum melakukan penyegelan.
"Awalnya tiga orang itu datang ke salah seorang petugas di depan yang sedang piket. Mereka tanya kantor Dinas PUPR di mana. Itu petugas lapor ke saya, langsung saya merapat ke sana," kata Paiman.
Menurut dia, ketiga orang tersebut mengaku ingin mengecek sejumlah ruangan di Dinas PUPR.
"Nama tiga petugasnya itu Pak Puspo, Bu Elisa dan satu orang yang mengenakan kaos bertulisan William, saya lupa namanya. Mereka datang satu mobil, tapi saya tidak perhatikan mobilnya apa," ungkap Paiman.
Yang Paiman ingat, petugas KPK hanya bilang ingin mengecek ruangan PUPR. Ruangan itu terdiri dari ruang Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin dan ruang para kepala bidang atau kabid.
"Saya tanya bapak dari mana, terus identitas ada tidak, dan saya lihat ada memang. Terutama yang Pak Puspo karena memang dipakai kartu identitasnya, ada tulisan KPK. Surat tugas ada cuma kami gak baca. Ada selembaran surat tugasnya," ujar dia.
Baca Juga: OTT di Bekasi, KPK Sita Uang Rp 1 Miliar
Menurut Paiman, keberadaan ketiga petugas itu di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi hanya sekitar 1,5 jam. Setelah mengetahui ruangannya, kemudian mereka memasang segel.
"Kalau mereka bawa apa, saya tidak tahu, tapi saya lihat cuma pasang stiker segel saja. Tapi saya sempat tanya, ini kapan penyelidikannya lebih lanjut, katanya dua hari ke depan gitu," ujarnya lagi.
Untuk diketahui, Dinas PUPR Kabupaten Bekasi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang mengerjakan pembangunan jalan, jembatan, bangunan negara, pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang. Di Kabupaten Bekasi, Dinas PUPR mendapat porsi anggaran terbesar yakni hampir Rp 1 triliun dalam 1 tahun anggaran.
Kontributor : Mochamad Yacub Ardiansyah
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
- 5 HP Infinix Terbaru dengan Performa Tinggi di 2026, Cek Bocoran Spefikasinya
Pilihan
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
Terkini
-
Sodorkan Zulhas Dampingi Prabowo, PAN Sedang Cek Ombak atau Serius?
-
Ahmad Doli Kurnia Laporkan Dugaan Kekerasan Seksual Anak di Asahan ke KPAI
-
Wamenhaj: Asrama Haji Akan Jadi 'Pusat Ekonomi Umrah', Semua Jemaah Wajib Lewat Sini!
-
Mendagri Minta Jajarannya Dukung Transformasi dan Arah Kebijakan Presiden
-
Transjakarta Berduka dan Serahkan Penyelidikan Kecelakaan Maut di Pondok Labu ke Polisi
-
Tolak PSN Merauke, Majelis Rakyat Papua Peringatkan Risiko Kepunahan Masyarakat Adat
-
Anggota Komisi III DPR: MKMK Tak Berwenang Batalkan Pengangkatan Adies Kadir Sebagai Hakim MK!
-
SBY Minta Pemerintah Dalami Aturan Board of Peace Sebelum Bayar Iuran Rp17 Triliun
-
Gus Ipul Minta Pendamping PKH Datangi 11 Juta Peserta PBI yang Dinonaktifkan
-
Golkar Resmi Proses PAW Adies Kadir, Sarmuji Tegaskan Tak Ada 'Lompat Pagar'