Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel seluruh ruangan di lantai satu Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi. Dari informasi, penyegelan ini terkait masalah rekomendasi perizinan.
Selain menyegel sejumlah ruangan, tim penindakan KPK juga menangkap sejumlah pegawai di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menyebut ada 10 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi pada Minggu (14/10/2018) malam hingga Senin (15/10/2018) dini hari.
Meski belum mengungkap identitas 10 orang itu, Basaria menyebut terdiri dari unsur pejabat, PNS hingga pihak swasta.
Salah seorang petugas keamanan di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Paiman mengatakan, penyegelan dilakukan oleh tiga orang yang datang menggunakan sebuah mobil. Ketiga orang itu tidak mengenakan seragam, namun menunjukkan surat perintah sebelum melakukan penyegelan.
"Awalnya tiga orang itu datang ke salah seorang petugas di depan yang sedang piket. Mereka tanya kantor Dinas PUPR di mana. Itu petugas lapor ke saya, langsung saya merapat ke sana," kata Paiman.
Menurut dia, ketiga orang tersebut mengaku ingin mengecek sejumlah ruangan di Dinas PUPR.
"Nama tiga petugasnya itu Pak Puspo, Bu Elisa dan satu orang yang mengenakan kaos bertulisan William, saya lupa namanya. Mereka datang satu mobil, tapi saya tidak perhatikan mobilnya apa," ungkap Paiman.
Yang Paiman ingat, petugas KPK hanya bilang ingin mengecek ruangan PUPR. Ruangan itu terdiri dari ruang Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin dan ruang para kepala bidang atau kabid.
"Saya tanya bapak dari mana, terus identitas ada tidak, dan saya lihat ada memang. Terutama yang Pak Puspo karena memang dipakai kartu identitasnya, ada tulisan KPK. Surat tugas ada cuma kami gak baca. Ada selembaran surat tugasnya," ujar dia.
Baca Juga: OTT di Bekasi, KPK Sita Uang Rp 1 Miliar
Menurut Paiman, keberadaan ketiga petugas itu di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi hanya sekitar 1,5 jam. Setelah mengetahui ruangannya, kemudian mereka memasang segel.
"Kalau mereka bawa apa, saya tidak tahu, tapi saya lihat cuma pasang stiker segel saja. Tapi saya sempat tanya, ini kapan penyelidikannya lebih lanjut, katanya dua hari ke depan gitu," ujarnya lagi.
Untuk diketahui, Dinas PUPR Kabupaten Bekasi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang mengerjakan pembangunan jalan, jembatan, bangunan negara, pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang. Di Kabupaten Bekasi, Dinas PUPR mendapat porsi anggaran terbesar yakni hampir Rp 1 triliun dalam 1 tahun anggaran.
Kontributor : Mochamad Yacub Ardiansyah
Berita Terkait
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Prostitusi Berkedok Karaoke di Jakbar Terbongkar, Ada Anak di Bawah Umur
-
Dokter Stephen Kornfeld Keluar Ruang Isolasi Biokontainer Meski Hasil Tes Hantavirus Meragukan
-
Momen Haru Nadiem Makarim Peluk Pasukan Ojol Usai Dituntut 18 Tahun Bui: Tuhan Tidak Diam
-
Tol Japek Padat! Simak Jadwal Contraflow KM 55-65 Arah Cikampek Hari Ini
-
Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara, Jaksa Bongkar Skema Fraud Kerah Putih
-
Bukan Cuma Padamkan Api, Damkar Lamsel Berhasil Bujuk Anak Bengkulu yang Nekat Kabur ke Jakarta
-
Tepis Isu Intimidasi, Dudung Sebut Presiden Prabowo Terbuka pada Kritik: Jangan Dipelintir!
-
Romy PDIP: Putusan MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota, Pembangunan IKN Harus Realistis dan Strategis
-
Bakom RI: Ekonomi Sumatra Pascabencana Mulai Pulih, Transaksi UMKM Tembus Rp13,2 Triliun!
-
Waspada Malaria Monyet Mengintai: Gejalanya Menipu, Bisa Memperburuk Kondisi dalam 24 Jam!