Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel seluruh ruangan di lantai satu Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi. Dari informasi, penyegelan ini terkait masalah rekomendasi perizinan.
Selain menyegel sejumlah ruangan, tim penindakan KPK juga menangkap sejumlah pegawai di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menyebut ada 10 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi pada Minggu (14/10/2018) malam hingga Senin (15/10/2018) dini hari.
Meski belum mengungkap identitas 10 orang itu, Basaria menyebut terdiri dari unsur pejabat, PNS hingga pihak swasta.
Salah seorang petugas keamanan di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Paiman mengatakan, penyegelan dilakukan oleh tiga orang yang datang menggunakan sebuah mobil. Ketiga orang itu tidak mengenakan seragam, namun menunjukkan surat perintah sebelum melakukan penyegelan.
"Awalnya tiga orang itu datang ke salah seorang petugas di depan yang sedang piket. Mereka tanya kantor Dinas PUPR di mana. Itu petugas lapor ke saya, langsung saya merapat ke sana," kata Paiman.
Menurut dia, ketiga orang tersebut mengaku ingin mengecek sejumlah ruangan di Dinas PUPR.
"Nama tiga petugasnya itu Pak Puspo, Bu Elisa dan satu orang yang mengenakan kaos bertulisan William, saya lupa namanya. Mereka datang satu mobil, tapi saya tidak perhatikan mobilnya apa," ungkap Paiman.
Yang Paiman ingat, petugas KPK hanya bilang ingin mengecek ruangan PUPR. Ruangan itu terdiri dari ruang Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin dan ruang para kepala bidang atau kabid.
"Saya tanya bapak dari mana, terus identitas ada tidak, dan saya lihat ada memang. Terutama yang Pak Puspo karena memang dipakai kartu identitasnya, ada tulisan KPK. Surat tugas ada cuma kami gak baca. Ada selembaran surat tugasnya," ujar dia.
Baca Juga: OTT di Bekasi, KPK Sita Uang Rp 1 Miliar
Menurut Paiman, keberadaan ketiga petugas itu di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi hanya sekitar 1,5 jam. Setelah mengetahui ruangannya, kemudian mereka memasang segel.
"Kalau mereka bawa apa, saya tidak tahu, tapi saya lihat cuma pasang stiker segel saja. Tapi saya sempat tanya, ini kapan penyelidikannya lebih lanjut, katanya dua hari ke depan gitu," ujarnya lagi.
Untuk diketahui, Dinas PUPR Kabupaten Bekasi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang mengerjakan pembangunan jalan, jembatan, bangunan negara, pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang. Di Kabupaten Bekasi, Dinas PUPR mendapat porsi anggaran terbesar yakni hampir Rp 1 triliun dalam 1 tahun anggaran.
Kontributor : Mochamad Yacub Ardiansyah
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!