Suara.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil prihatin dengan kejadian operasi tangkap tangan atau OTT sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (14/10/2018). Salah satu yang ditangkap adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin ditangkap karena kasus suap proyek Meikarta di Cikarang, Bekasi. Proyek Meikarta hingga kini masih terbelit sejumlah masalah, di antaranya adalah isu perizinan, proyek yang mangkrak, serta isu utang vendor yang tidak dibayar.
"Sebagai Gubernur Jawa Barat, saya prihatin dengan peristiwa ini," kata Ridwan Kamil di Bekasi, Senin (15/10/2018).
Rasa prihatin tersebut disampaikan Ridwan Kamil saat berkunjung ke Kota Bekasi dalam rangka meresmikan kaderisasi koperasi di Harris Convention Hall Summarecon Bekasi. Ridwan Kamil mengatakan peristiwa penangkapan sekitar sepuluh orang ASN dan pengusaha swasta di Kabupaten Bekasi itu cukup mengejutkan bagi dirinya.
Namun demikian, Ridwan Kamil mengimbau seluruh pihak yang kini tersangkut dalam dugaan kasus yang menyangkut perizinan pembangunan properti Kota Meikarta di Kabupaten Bekasi itu untuk bersikap proaktif terhadap prosedur hukum yang berlaku.
"Saya serahkan kepada aparat penegak hukum, khususnya KPK agar semua pihak yang kini terlibat untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku," kata Ridwan Kamil.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyatakan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi terkait dengan perizinan proyek Meikarta. KPK telah mengamankan uang dalam bentuk dolar Singapura senilai Rp1 miliar terkait dengan OTT di Kabupaten Bekasi, Minggu (14/10/2018).
"Kami menduga ada transaksi terkait dengan proses perizinan properti di Bekasi. Sampai saat ini setidaknya lebih dari Rp 1 miliar dalam dolar Singapura dan rupiah yang diamankan sebagai barang bukti," ucap Basaria.
Tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap sejumlah orang di Bekasi dan sekitarnya.
Baca Juga: Mengungkap 4 Sandi Khusus Kasus Suap Bupati Bekasi Neneng Hasanah
"Sampai dini hari ini sekitar 10 orang dibawa ke Kantor KPK untuk klarifikasi lebih lanjut. Mereka dari unsur pejabat dan PNS Pemkab Bekasi serta swasta," katanya.
Selain itu, dia juga menyatakan bahwa sejumlah ruangan di Pemkab Bekasi juga telah disegel untuk kepentingan pengamanan awal. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
- 7 HP Flagship Terkencang Versi AnTuTu Februari 2026, Jagoannya Gamer dan Multitasker
- Kenapa Pajak Kendaraan Jateng Naik, tapi Jogja Tidak? Ini Penjelasannya
Pilihan
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
Terkini
-
Cerita Rocky Gerung Bantu Prabowo 'Serang Balik' Jokowi lewat Buku Francis Fukuyama
-
Bamsoet Kenalkan Buku Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung, Ungkap Sikap Ekonomi-Politik
-
Gerindra Imbau Para Pengusaha dan Taipan Bertaubat: Umur Gak Ada yang Tahu
-
Bukan Sekadar Hujan Biasa! Ini Alasan Ilmiah BMKG Prediksi Curah Hujan Ekstrem Pekan Depan
-
Dialog dengan Wakil Presiden RI dan Kementerian Pariwisata, InJourney Paparkan Usulan Strategis
-
Bamsoet Sebut Prabowo Ogah Punya Lawan, Singgung Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto
-
Riza Patria Soroti Perjalanan Politik Prabowo dan Pesannya bagi Para Taipan
-
Riza Patria Klaim Kunjungan Luar Negeri Prabowo Perkuat Posisi Global Indonesia
-
Pelajar SMP Tewas Akibat Tawuran di Jaktim, Empat Remaja Jadi Tersangka
-
Pro-Kontra Wacana Pilkada Melalui DPRD: Soroti Biaya Politik hingga Nasib Demokrasi