Suara.com - Peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-348 Provinsi Sulawesi Selatan kali ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kali ini hanya digelar melalui rapat paripurna istimewa, di Gedung DPRD Sulsel, Jumat (19/10/2018).
Bila tahun-tahun sebelumnya tampak mewah dengan berbagai ragam kegiatan. Namun kini, di era Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman hanya berlangsung sederhana.
Nurdin mengatakan, peringatan hari jadi merupakan wahana introspeksi program pemerintah. Mengevaluasi kinerja setahun lalu untuk menunjang program tahun berikutnya.
"Kita mengangkat tema dengan semangat hari jadi Sulsel ke-349, kita bangun Sulsel inovatif, kompetitif, produktif, inklusif dan berkarakter," kata Nurdin saat dalam sambutannya.
Nurdin menyampaikan, untuk menunjang program harus dilakukan dengan efisiensi anggaran. Masih banyak tugas rumah yang harus dibenahi, seperti infrastruktur, pelayanan publik maupun fasilitas umum lainnya.
"Kita harap Sulsel lebih baik ke depan, dengan peran semua pihak. Untuk mempercepat menyelesaikan berbagai kebutuhan yang harus dikerjakan untuk masyarakat. Mulai infrastruktur, pelayanan, fasilitas umum yang masih dibutuhkan," papar Nurdin.
Pelaksanaan HUT sederhana itu juga sengaja dilakukan sebagai wujud simpati dan duka cita terhadap musibah bencana alam yang mengguncang beberapa waktu belakangan. Seperti di Kabupaten Donggala, Sigi dan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah serta Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Pada tahun ini kita lakukan secara sederhana diawali dengan dzikir akbar dan dilakukan paripurna di DPRD. Ini wujud keprihatinan kita terhadap saudara-saudara kita yang ditimpa musibah," ujar Nurdin.
Meski APBD Sulsel tak dibebani biaya penyelenggaraan HUT. Pelaksanaan rapat paripurna istimewa itu dibebankan pada sekretariat DPRD Sulsel yang nilainya sekitar Rp 200 juta.
Baca Juga: Ada Rekonstruksi, Tak Semua Lapangan Tembak Senayan Ditutup
Berdasarkan keterangan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sulsel Muhammad Jabir, untuk pelaksanaan rapat paripurna istimewa dengan 2.500 undangan, dianggarkan sekitar Rp 200 juta. Jabir merincikan, untuk makan dan minum undangan mencapai Rp 75 juta.
"Undangan itu sekitar 2.500 dan berdasarkan pergub pengadaan makanan itu Rp 25 ribu, jadi hitungannya Rp 62,5 juta,” kata Jabir.
Jumlah itu masih ditambah biaya perlengkapan lain, seperti tenda dan keperluan lainnya. Namun terlepas dari itu, parayaan kali ini diakui Jabir jauh lebih murah dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Kontributor : Lirzam Wahid
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan