Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengakui sejumlah caleg PAN menolak mengkampanyekan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno.
Padahal, PAN merupakan partai pengusung Prabowo -Sandiaga di Pemilihan Presiden 2019.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengatakan hal tersebut menunjukkan kecenderungan partai politik berbeda dengan piliihan calon presiden dan calon wakil presiden.
Namun ia mencontohkan Presiden Jokowi yang kembali maju di Pilpres 2019, tentu dipilih kader partai pendukung karena memiliki kinerja yang baik.
"Itu menunjukkan kecenderungan partai politik tidak sama dengan pilihan presiden. Dalam kaitan dengan Jokowi sebagai capres tentu dipilih oleh kader partai pendukung memang memiliki capaian kinerja baik," ujar Ace kepada wartawan, Jumat (19/10/2018).
Ace pun meyakini sejumlah kader PAN yang menolak mendukung Prabowo-Sandiaga dikarenakan penilaian objektif dari kader PAN.
"Mereka akhirnya lebih rasional. Kita tidak bisa maksa mereka untuk memilih. Tapi semata-mata bukan hanya orientasi parpol, mereka lihat secara objektif pada periode ini dinilai sangat baik kinerjanya," kata dia.
Politisi Partai Golkar itu menyebut pihaknya tidak menakuti-nakuti kasus hukum yang menjerat kader parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf.
Kata Ace, siapapun yang terjerat kasus hukum harus di proses hukum seperti kasus korupsi yang menimpa Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang menjadi tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek properti Meikarta.
Baca Juga: Hashim: Milenial Suka Gerakan Emas Ketimbang Revolusi Putih
"Tidak ada tekanan dari TKN takuti dengan kasus hukum. Semua diproses hukum kalau salah termasuk Bupati Bekasi," tutur Ace.
Sementara itu, Sekretaris TKN Jokowi -Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya memililki perbedaan dalam menempatkan posisi strategis caleg partai politik pengusung.
Adapun pihaknya menempatkan seluruh caleg sebagai Juru Kampanye dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten atau kota.
"Mereka bekerjasama secara baik karena sama-sama meyakini terhadap kepemimpinan pak Jokowi yang membawa perubahan yang progresif bagi Indonesia. Kami juga terus lakukan komunikasi politik sehingga bagi kami seluruh caleg dan kepala daerah dan kader partai, yang kami sebut sebagai tiga pilar partai, itu bergerak aktif dalam memberikan dukungan kepada pak Jokowi-Ma'ruf," ucap Hasto.
"Karena kami melihat indonesia yang maju hanya bisa dicapai dengan kerjasama seluruh komponen bangsa khususnya pemprov, pemda kabupaten atau kota," sambungnya.
Ia juga mencontohkan pengalaman Pilpres 2014 saat Jokowi memerlukan waktu satu tahun untuk melakukan konsolidasi politik di DPR.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan
-
Operasi Pekat Jaya Sepekan, Polda Metro Jaya Tangkap 105 Pelaku Tawuran, 56 Sajam Disita
-
Telak! Baru 7 Hari Dilantik Menkeu Purbaya, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagsel Diciduk KPK
-
Prabowo Naikkan Gaji Hakim untuk Cegah Penegak Hukum Korupsi, Eks Ketua KPK: Tak Sesederhana Itu
-
Saat 16 Ormas Sepakat RI Gabung BoP, Israel Masih Terus Serang Palestina
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar