Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengakui ada rencana pengadaan dana kelurahan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Namun, dirinya mempertanyakan keputusan Jokowi menjanjikan dana kelurahan pada masa kampanye Pemilihan Presiden 2019.
Fadli mengatakan, kelurahan seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan desa yang sudah dibuatkan anggaran oleh pemerintah. Pasalnya, ia menilai ada kesenjangan antara desa dengan kelurahan.
"Pertanyaannya adalah kenapa sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Kalau saya setuju dari dulu, harusnya desa itu dengan kelurahan itu diperlakukan sama," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senin (22/10/2018).
Fadli kemudian mengungkapkan apabila Jokowi baru mengeluarkan kebijakan adanya dana desa pada masa-masa kampanye, akan ada penilaian publik bahwa sang presiden sedang melakukan pencitraan.
"Ya kalau sekarang kan orang menilai pencitraan jadi sangat mudah, karena memang di tahun politik dan pada saat-saat memang menjelang pemilu legislatif dan presiden," ujarnya.
Oleh karena itu, sebagai pihak yang menyetujui anggaran dana kelurahan, Fadli meminta hal tersebut tidak hanya menjadi janji sesaat Jokowi, untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat.
"Jangan sampai ini karena hanya untuk kepentingan politik sesaat, tetapi pada prinsipnya kami menyetujui dana kelurahan itu dari dulu seharusnya, disamakan dengan dana desa," pungkasnya.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi akan menggelontorkan dana kelurahan se-Indonesia mulai 2019.
Hal itu disebabkan Jokowi menerima banyak keluhan, kelurahan tidak memperoleh dana dari pemerintah seperti yang diterima oleh desa.
Baca Juga: Mendagri: Dana Kelurahan Bersifat Stimulan
"Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk di kota, ada yang namanya anggaran kelurahan," kata Presiden Jokowi di Bali, Jumat (19/10/2018).
Berita Terkait
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau