Suara.com - LSI Denny JA menyebut Calon Presiden nomor urut dua Prabowo Subianto sulit mengejar Calon Presiden petahana Joko Widodo atau Jokowi karena kekurangan 3 M di Pilpres 2019. 3 M yang dimaksud adalah Momentum, Media, dan Money.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Tim Kampanye pasangan Jokowi - Ma'ruf, Johnny G. Plate mengaku sependapat dengan pernyataan Denny JA perihal 3 M. Ia mengatakan pihaknya menggunakan 3 M tersebut dengan efektif dan efesien.
"Kami justru mengingatkan bahwa momentum penting, media penting, dan logistik. Kami menggunakan tiga hal ini secara efektif dan secara efisien," ujar Johnny di Lemhannas, Jakarta, Senin (22/10/2018).
Selain itu, Johnny menuturkan selain menggunakan 3 M, TKN Jokowi - Ma'ruf tetap menjaga momentum politik dengan tetap mengembangkan politik gagasan, mentransmisi konsep Nawacita dua, mentransimisikan hasil-hasil capaian kinerja kabinet Jokowi.
"Kita teruskan penggunaan sarana media dengan penuh tanggungjawab media mainstream elektronik maupun cetak dan media-media sosial. Kita membutuhkan kedewasaan di dalam menggunakan medsos yang nanti justru menjadi media yang memberikan sumbangsih politik bagi demokrasi. Jangan justru terbalik, media sosial yang tanpa tanggungjawab yang menuliskan berita yang tidak terkonfirmasi akan merusak demokrasi," kata dia.
Sebelumnya, Founder LSI Denny JA menyebut Prabowo sulit mengejar dari Jokowi karena kekurangan 3 M. Denny menuturkan Prabowo tertinggal jauh dan bisa mengoptimalkan 3 M.
M Pertama yakni momentum. Momentum sering kali tidak diciptakan dan datang tak terduga seperti krisisi dan skandal besar terbongkar.
Kedua adalah media. pasangan capres harus memerlukan pemberitaan yang masif untuk mempengaruhi pemiliih. Sementara ketiga yakni Money atau uang atau logistik.
"Situasi saat ini tampaknya kita menengarai ada problem logistik di kubu Prabowo. Sukses akses media, banyak problem momentum. Apalagi partai politik koalisi muncul kesadaran menyelamatkan partainya sendiri supaya lolos parlemen. Jadi saya lihat Prabowo sulit mengejar ketertinggalan sekitar 20 persen itu," kata Denny.
Baca Juga: Bendera Tauhid Dibakar, MUI: Kalau Tak Bisa Jaga Baiknya Begitu
Berita Terkait
-
Sandiaga Uno ke Santri Tebuireng: Kamu Mau Foto Bareng Saya?
-
Sekjen Nasdem: Peraturan Pemilu Terlalu Banyak Mengatur
-
Ini Foto-foto Prabowo Kecil Hingga Remaja yang Ganteng dari Lahir
-
Lagu 2019 Ganti Presiden Bergema dalam Acara Deklarasi Pena 45
-
Kubu Jokowi Sesalkan Tuduhan Kebohongan Soal Divestasi Freeport
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum