Suara.com - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) menolak meminta maaf membakar bendera tauhid yang belakangan diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembakaran itu terjadi saat perayaan Hari Santri Nasional (HSN) 2018 di Garut, Jawa Barat.
Tapi, GP Ansor meminta maaf atas kegaduhan akibat insiden tersebut. Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas menuturkan mewakili seluruh kader meminta maaf kepada seluruh masyarkat jika apa yang dilakukan oknum Banser di Garut, Jawa Barat telah menimbulkan kegaduhan dan ketidaknyamanan. Kendati begitu, kata Yaqut permintaan maaf tersebut disampaikan atas timbulnya kegaduhan bukan atas pembakaran bendera HTI.
"Kita minta maaf atas kegaduhan itu, bukan karena pembakaran bendera HTI," kata Yaqut saat konferensi pers di Kantor PP GP Anshor, Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu, (24/10/2018).
Berkenaan dengan itu, Yaqut menegaskan bahwa insiden pembakaran bendera hitam bertuliskan kalimat Tauhid, yang dilakukan oknum Banser saat peringatan Hari Santri Nasional di Garut, Jawa Barat merupakan bendera milik ormas terlarang HTI. Untuk itu, Yaqut menegaskan menolak untuk meminta maaf kepada HTI.
Meskipun, kata Yaqut apa yang dilakukan oknum Banser dengan melakukan pembakaran bendera HTI telah menyalahi Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang di atur GP Ansor. Seharunya, hal itu diserahkan kepada pihak berwajib bukan dengan malakukan aksi sepihak.
"Minta maaf atas apa? Atas pembakaran bendera HTI, tentu tidak. Bagi kami prinsip kebangsaan kami jelas, bahwa NKRI itu final. Tidak boleh ada lagi negara lain, jadi ketika ada HTI (ingin) merubah bentuk negara menjadi khilafah, tentu kita akan menolaknya," pungkasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Banser NU meminta karena telah membakar bendera hitam bertuliskan kalimat 'Tauhid' yang kekinian diklaim GP Ansor sebagai bendera HTI. MUI menilai pambakaran bendera tersebjt telah menimbulkan kegaduhan di kalangan umat Islam.
"MUI meminta kepada yang telah melakukan tindakan tersebut untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya secara terbuka kepada umat Islam," kata Sekjen MUI, Anwar Abbas dalam konferensi pers di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Selasa (23/10) kemarin.
Baca Juga: Ansor: Tak Perlu Minta Maaf, Bendera Dibakar Selamatkan Tauhid
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran