Suara.com - Pengurus Besar Nahdatul Ulama menilai anggota Banser NU yang melakukan pembakaran bendera Tauhid merupakan korban provokasi. Hanya saja PBNU menyesali ada anggotanya membakar bendera tahid.
Hal itu dikatakan Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama Said Aqil Siraj. Said Aqil mengatakan pembakaran bendera Tauhid seharusnya tidak dilakukan oleh Banser NU, melainkan harus dilaporkan ke polisi terlebih dahulu.
"PBNU menyayangkan peristiwa pembakaran bendera dimaksud. Atas dasar itu PP GP Ansor telah mengambil tindakan yang benar sesuai ketentuan dan mekanisme organisasi," ujarnya di Aula PBNU, Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2018).
Said Aqil berkukuh jika bendera yang dibakar oleh anak buahnya itu merupakan lambang HTI, bukan tauhid. Ia pun sangat menyesali adanya penyebaran atribut HTI di wilayah Garut, Jawa Barat, terliebih pada Hari Santri Nasional.
"Berdasarkan laporan Tim Pencari Fakta yang dibentuk PBNU, pengibaran dan pemasangan bendera HTI di tempat Apel Hari Santri Nasional 2018 terjadi di hampir seluruh Wilayah Jawa Barat, seperti Sumedang, Kuningan, Ciamis, Banjar, Bandung, Tasikmalaya, dan lain lain," pungkasnya.
Ia berharap pihak kepolisian harus lebih peka dan tegas dalam menindak atribut HTI yang mulai berkeliaran di masyarakat.
Sebelumnya, telah beredar sebuah video berdurasi kurang lebih 3 menit yang menunjukan sekelompok anggota Banser NU membakar bendera bertulisan Tauhid berwarna hitam. Kejadian pembakaran itu terjadi di alun-alun Limbangan, Garut saat perayaan hari Santri, Minggu, (21/10/2018). (Walda)
Berita Terkait
-
Ahmad Dhani Punya Ide Jualan Kaos Tauhid, Pasti Laris Manis
-
Ahmad Dhani Pamer Baju Tauhid saat Diperiksa Kasus Penipuan
-
Ahmad Dhani Pakai Baju Tauhid: Kaos Ini Bisa Bikin Panas Jin
-
GP Ansor Dampingi Proses Hukum Banser NU Pembakar Bendera Tauhid
-
Dilaporkan Kasus Bendera Tauhid, Ketum GP Ansor Santai
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!