Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku sudah menaruh curiga kepada Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra yang terlibat kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kabupaten Cirebon terkait jual-beli jabatan. Menurut Tjahjo, kecurigaan itu berawal ketika menerima sambungan telepon dari Sanjaya sebelum diringkus KPK.
Saat itu, kata Tjahjo, Sanjaya hendak melakukan penggantian jabatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Cirebon.
"Jujur saya curiga ya, lima hari terakhir ini, pak Bupati telepon saya terus, 'pak mau minta izin, saya mau mengganti beberapa SKPD saya'. Saya karena masih kesibukan belum saya terima, ikuti saja aturannya. Gitu saja," ujar Tjahjo di Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta, Kamis (25/10/2018).
Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan jika pergantian jabatan di tingkat kabupaten atau kota di setiap Provinsi sudah diserahkan kepada gubernur.
"Sama kayak sekda kabupaten kota, dulu yang menentukan Kemendagri, sekarang sudah saya serahkan kepada gubernur. Karena yang tahu orang kan gubernur, kalau mendagri teken SK siapa yang jadi sekda kota kan tidak tahu orang. Sudah kami limpahkan. Itu tahapan-tahapan. Termasuk pelantikan presiden pun beliau mau melantik gubernur, supaya gubernur tangan kanannya presiden," kata dia.
Terkait kasus ini, Tjahjo mengaku telah menyiapkan nama pejabat untuk menggantikan posisi Sunjaya sebagai Bupati Cirebon. Namun, soal pergantian posisi itu masih menunggu proses penyidikan di KPK apakah Sunjaya ditahan atau tidak. Dalam SK, Kemendagri menunjuk nama Rachmat Soetrisno sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cirebon.
Penunjukkan Racmat menjadi Plt karena wakil bupatinya yakni Selly Andriani Gantina mundur setelah maju sebagai caleg DPR RI. Penunjukkan Sekda kata Tjahjo agar tidak ada kekosongan di tata kelola pemerintahan.
"Kami sudah mempersiapkan SK (Surat Keputusan)-nya, Sekda. Karena wakil bupatinya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Sekda sampai kapan? Sampai pak bupati ini berkekuatan hukum tetap," tutur dia.
Tjahjo menuturkan dirinya akan terus berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk penyerahan SK perihal penunjukan Rachmat sebagai Plt.
Baca Juga: Begini Kronologi Ari Lasso Dilarikan ke Rumah Sakit
"Dan kami akan terus kontak gubernur, karena nanti SK nya saya serahkan ke pak gubernur. Perkiraan saya, kalau KPK bisa mengumumkan siang ini, mungkin sore ini bisa kami fax kepada gubernur, sehingga malam sudah bisa diserahkan kepada Sekda untuk dilantik. Yang penting jangan sampai kekosongan tanggungjawab di daerah. Seperti Bekasi, Pasuruan, yang sudah-sudah itu saja," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Demo Mahasiswa di Bulan Ramadan, Polisi Turunkan Tim Sholawat untuk Pengamanan
-
Polemik Akses Musala di Cluster, Pengembang Buka Suara Usai Diusir Komisi III DPR
-
Negosiasi AS-Iran Gagal! Ancaman Perang Bisa Terjadi dalam 15 Hari ke Depan
-
AS Evakuasi Staf dan Warganya dari Israel, Isu Perang dengan Iran Memanas
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!