Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menunjuk Sekretaris Daerah Cirebon Rachmad Sutrisno untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cirebon, Jawa Barat. Rachmad akan menggantikan posisi Sunjaya Purwadi Sastra.
"Sekdanya yang akan kami tunjuk sebagai Plt, sampai berkekuatan hukum tetap," ujar Tjahjo di Gedung 3 Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (25/10/2018).
Penunjukkan Sekda menjadi Plt, jika Sunjaya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kabupaten Cirebon, terkait jual-beli jabatan bersama enam orang lainnya.
Penunjukkan Sekda menjadi Plt karena wakil bupatinya yakni Selly Andriani Gantina mundur lantaran maju sebagai caleg DPR RI. Penunjukkan Sekda, kata Tjahjo, agar tidak ada kekosongan di tata kelola pemerintahan.
"Kalau dia baru dilantik sebagai bupati pasti wakilnya, yang penting jangan sampai tata kelola pemerintahan itu kosong, kalau tidak ada di Cirebon itu ya mungkin Sekdanya, wakilnya ternyata mengajukan diri sebagai caleg anggota DPR," kata dia.
Tak hanya itu, Politisi PDI Perjuangan itu mengaku prihatin kepala daerah kembali terjaring dalam OTT KPK. Sebab kata Tjahjo, dirinya sudah mengingatkan kepada para kepala daerah untuk menjauhi praktik korupsi atau suap.
"Kami tetap prihatin dan sedih yah padahal iya area rawan korupsi sudah saya sampaikan. Salah satunya, jual beli jabatan, kedua mekanisme pembelian barang dan jasa, perencanaan anggaran retribusi dan pajak hibah dan bansos masih ada," ucap Tjahjo.
Meski demikian, Tjahjo mengatakan pihaknya menunggu hasil pemeriksaan Sunjaya di KPK. Namun jika KPK menetapkan Sunjaya menjadi tersangka dan ditahan, Kemendagri sudah menyiapkan Plt yakni Sekda.
"Saya kira aturan sebuah ada kami tunggu saja hasilnya pemeriksaan daripada KPK. Kalau hari ini ada pengumuman resmi KPK yang bersangkutan (Sunjaya) ditahan langsung kami sudah siapkan penggantinya," tandasnya.
Baca Juga: Buntut Mutilasi Khashoggi, Begini Hubungan Arab Saudi dan Turki
Sebelumnya, Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tujuh orang dari operasi tangkap tangan (OTT) di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (24/10/2018). Salah satunya Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra.
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengungkapkan dari OTT tersebut disita sejumlah barang bukti yakni transaksi transfer dan uang tunai diduga terkait kasus suap.
"Tujuh orang (diamankan). Barang buktinya bukti transfer dan uang," kata Basaria dikonfirmasi, Rabu (24/10/2018) malam.
Dari informasi yang dihimpun, Tujuh orang yang diamankan salah satunya diduga Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra, yang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Adapun uang yang diamankan belum diketahui jumlah nominalnya tersebut. Dugaan uang tersebut digunakan sebagai suap dengan jual beli jabatan dilingkungan pemerintah daerah Cirebon.
"Ini terkait dengan jual beli jabatan," tutup Basaria.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?