Terkait Suap Izin Perkebunan, KPK Geledah Kantor DPRD Kalteng

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Kantor Dinas Kehutanan dan Perizinan, pada Senin (29/10/2018). Penggeledahan terkait kasus penerimaan hadiah atau janji, tugas dan fungsi Pengawasan DPRD Kalimantan Tengah atas pembuangan limbah sawit ke Danau Sembuluh, Kalimantan Tengah. 

"Sejak pagi ini dilakukan penggeledahan di dua lokasi di Kalteng, Kantor DPRD Provinsi dan Kantor Dinas Kehutanan dan Dinas Perizinan," kata Juru Bicara Febri Diansyah, Selasa (29/10/2018).

Dalam penggeledahan ini penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti terkait suap anggota DPRD Kalteng. Satu diantaranya adalah dokumen.

"Disita sejumlah dokumen terkait perizinan PT. BAP," ujar Febri

KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus operasi tangkap tangan (OTT) dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait tugas dan fungsi pengawasan DPRD dalam bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan dan lingkungan hidup di Pemerintah Provinsi Kalteng tahun 2018 di Jakarta, pada Sabtu (27/10/2018).

Dari tujuh tersangka, empat orang disangkakan sebagai penerima suap, yakni Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Punding LH Bangkan, dan dua anggota Komisi B DPRD Kalteng Arisavanah serta Edy Rosada.

Sementara tiga orang pemberi suap, yakni Edy Saputra Suradja yang merupakan Direktur PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) atau Wakil Direktur Utama PT Sinar Mas Agro Resources And Technology (SMART) Tbk, Kemudian Willy Agung Adipradhana (CEO PT BAP wilayah Kalimantan Tengah) dan juga Teguh Dudy Syamsury Zaldy (Manager Legal PT BAP).

Untuk tersangka penerima suap, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga: Ahli Pidana: Ahmad Dhani Tidak Bersalah