Suara.com - Kelompok masyarakat sipil menentang kebijakan pemerintah pusat yang tidak menaikkan cukai rokok untuk tahun 2019. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut keputusan tersebut dan menaikkan cukai rokok untuk kepentingan pengendalian tembakau dan kesehatan masyarakat.
“Kami menyatakan kekecewaan atas kebijakan Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tidak menaikan cukai rokok tahun 2019. Kebijakan itu menunjukkan ketidak berpihakkan pemerintah melindungi perempuan dan anak,” kata Ketua Komnas Pengendalian Tembakau Prijo Sidipratomo dalam konfrensi pers di Resto Bebek Bengil, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).
Menurut Prijo, Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk menaikkan cukai rokok sebagai instrumen kebijakan fiskal agar dapat mengendalikam konsumsi rokok sebagai produk yang berbahaya.
Prijo menganggap keputusan Menkeu yang tidak menaikkan cukai rokok tersebut sebagai langkah mundur pemerintah dalam melindungi kesehatan rakyat dari rokok.
“Oleh sebab itu kami menuntut kenaikan cukai rokok 57 persen dan konsisten dalam mengimplementasikan PMK no 146 tahun 2017,” ujar dia.
Ekonom dari Universitas Indonesia Faisal Basri menambahkan, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang dilakukan Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa prevalensi perokok usia 10-18 tahun dan perokok perempuan meningkat. Perempuan dan anak adalah kelompok paling rentan terpapar asap rokok.
“Data BPS 2018, rokok adalah komoditas tertinggi kedua penyumbang kemiskinan. Harga rokok di Indonesia tergolong murah,” kata dia.
Organisasi masyarakat sipil yang menyatakan penolakan tidak dinaikkan cukai rokok tersebut diantaranya adalah Komnas Pengendalin Tembakau, Lenter Anak Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA). Kemudian, Center for Indonesia’s Stategic Development Initiatives (CISDI), Pusat Kajian Jaminan Sosial UI dan Jaringan Perempuan Peduli Pengendalian Tembakau (JP3T).
Baca Juga: Kejuaraan Dunia Junior 2018: Indonesia Libas Makau
Berita Terkait
-
Ma'ruf Amin Sebut Janji Prabowo Setop Impor Sangat Mustahil
-
Kenalkan Surya Sahetapy, Anak Dewi Yull Calon Stafsus Jokowi
-
Jokowi akan Rekrut Stafsus Presiden Disabilitas Lulusan Amerika
-
Cerita Lama, Jokowi Minta Caleg Perempuan Kampanye Door to Door
-
Naik Motor Custom, Jokowi Blusukan ke Pasar Anyar Tangerang
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra