Suara.com - Kelompok masyarakat sipil menentang kebijakan pemerintah pusat yang tidak menaikkan cukai rokok untuk tahun 2019. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut keputusan tersebut dan menaikkan cukai rokok untuk kepentingan pengendalian tembakau dan kesehatan masyarakat.
“Kami menyatakan kekecewaan atas kebijakan Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tidak menaikan cukai rokok tahun 2019. Kebijakan itu menunjukkan ketidak berpihakkan pemerintah melindungi perempuan dan anak,” kata Ketua Komnas Pengendalian Tembakau Prijo Sidipratomo dalam konfrensi pers di Resto Bebek Bengil, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).
Menurut Prijo, Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk menaikkan cukai rokok sebagai instrumen kebijakan fiskal agar dapat mengendalikam konsumsi rokok sebagai produk yang berbahaya.
Prijo menganggap keputusan Menkeu yang tidak menaikkan cukai rokok tersebut sebagai langkah mundur pemerintah dalam melindungi kesehatan rakyat dari rokok.
“Oleh sebab itu kami menuntut kenaikan cukai rokok 57 persen dan konsisten dalam mengimplementasikan PMK no 146 tahun 2017,” ujar dia.
Ekonom dari Universitas Indonesia Faisal Basri menambahkan, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang dilakukan Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa prevalensi perokok usia 10-18 tahun dan perokok perempuan meningkat. Perempuan dan anak adalah kelompok paling rentan terpapar asap rokok.
“Data BPS 2018, rokok adalah komoditas tertinggi kedua penyumbang kemiskinan. Harga rokok di Indonesia tergolong murah,” kata dia.
Organisasi masyarakat sipil yang menyatakan penolakan tidak dinaikkan cukai rokok tersebut diantaranya adalah Komnas Pengendalin Tembakau, Lenter Anak Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA). Kemudian, Center for Indonesia’s Stategic Development Initiatives (CISDI), Pusat Kajian Jaminan Sosial UI dan Jaringan Perempuan Peduli Pengendalian Tembakau (JP3T).
Baca Juga: Kejuaraan Dunia Junior 2018: Indonesia Libas Makau
Berita Terkait
-
Ma'ruf Amin Sebut Janji Prabowo Setop Impor Sangat Mustahil
-
Kenalkan Surya Sahetapy, Anak Dewi Yull Calon Stafsus Jokowi
-
Jokowi akan Rekrut Stafsus Presiden Disabilitas Lulusan Amerika
-
Cerita Lama, Jokowi Minta Caleg Perempuan Kampanye Door to Door
-
Naik Motor Custom, Jokowi Blusukan ke Pasar Anyar Tangerang
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Hantavirus Masuk Singapura? Dua Penumpang Kapal MV Hondius Diisolasi
-
Berada di MV Hondius, Youtuber Ruhi Cenet Bongkar Fakta Ngeri saat Hantavirus Tewaskan 3 Orang
-
Sambut HUT ke-499, Jakarta Gelar Car Free Day di Jalan Rasuna Said Minggu Pagi, Cek Titik Parkirnya!
-
Kemensos Bentuk Tim Khusus untuk Mendalami Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat
-
Kutuk Aksi Cabul Ashari di Ponpes Pati, Gus Ipul: Jangan Jadikan Pesantren Kedok!
-
Soroti Kasus Kiai Cabul di Pati, KSP Dudung: Lindungi Korban, Tindak Tegas Pelakunya!
-
Prabowo 'Pamer' Proyek 100 GW Surya RI di ASEAN, Ingatkan Ancaman Krisis Energi
-
Cegah Kelelahan dan Dominasi Elit, Titi Anggraini Desak Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah
-
Kepala Daerah dan PPPK Tak Perlu Khawatir, Pelaksanaan Pasal 146 UU HKPD Akan Diatur Melalui UU APBN
-
Prabowo di KTT ASEAN: Dunia Sedang Genting, BIMP-EAGA Harus Lebih Adaptif dan Berdampak