Suara.com - Kelompok masyarakat sipil menentang kebijakan pemerintah pusat yang tidak menaikkan cukai rokok untuk tahun 2019. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut keputusan tersebut dan menaikkan cukai rokok untuk kepentingan pengendalian tembakau dan kesehatan masyarakat.
“Kami menyatakan kekecewaan atas kebijakan Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tidak menaikan cukai rokok tahun 2019. Kebijakan itu menunjukkan ketidak berpihakkan pemerintah melindungi perempuan dan anak,” kata Ketua Komnas Pengendalian Tembakau Prijo Sidipratomo dalam konfrensi pers di Resto Bebek Bengil, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).
Menurut Prijo, Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk menaikkan cukai rokok sebagai instrumen kebijakan fiskal agar dapat mengendalikam konsumsi rokok sebagai produk yang berbahaya.
Prijo menganggap keputusan Menkeu yang tidak menaikkan cukai rokok tersebut sebagai langkah mundur pemerintah dalam melindungi kesehatan rakyat dari rokok.
“Oleh sebab itu kami menuntut kenaikan cukai rokok 57 persen dan konsisten dalam mengimplementasikan PMK no 146 tahun 2017,” ujar dia.
Ekonom dari Universitas Indonesia Faisal Basri menambahkan, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang dilakukan Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa prevalensi perokok usia 10-18 tahun dan perokok perempuan meningkat. Perempuan dan anak adalah kelompok paling rentan terpapar asap rokok.
“Data BPS 2018, rokok adalah komoditas tertinggi kedua penyumbang kemiskinan. Harga rokok di Indonesia tergolong murah,” kata dia.
Organisasi masyarakat sipil yang menyatakan penolakan tidak dinaikkan cukai rokok tersebut diantaranya adalah Komnas Pengendalin Tembakau, Lenter Anak Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA). Kemudian, Center for Indonesia’s Stategic Development Initiatives (CISDI), Pusat Kajian Jaminan Sosial UI dan Jaringan Perempuan Peduli Pengendalian Tembakau (JP3T).
Baca Juga: Kejuaraan Dunia Junior 2018: Indonesia Libas Makau
Berita Terkait
-
Ma'ruf Amin Sebut Janji Prabowo Setop Impor Sangat Mustahil
-
Kenalkan Surya Sahetapy, Anak Dewi Yull Calon Stafsus Jokowi
-
Jokowi akan Rekrut Stafsus Presiden Disabilitas Lulusan Amerika
-
Cerita Lama, Jokowi Minta Caleg Perempuan Kampanye Door to Door
-
Naik Motor Custom, Jokowi Blusukan ke Pasar Anyar Tangerang
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Media Belanda Julid ke Eliano Reijnders yang Gabung Persib: Penghangat Bangku Cadangan, Gagal
-
Sudah di Indonesia, Jebolan Ajax Amsterdam Hilang dari Skuad
-
Harga Emas Antam Tembus Paling Mahal Hari Ini, Jadi Rp 2.115.000 per Gram
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
Terkini
-
Lingkaran Korupsi Hutan Mengarah ke Petinggi? Anak Buah Menhut Raja Juli Diperiksa KPK!
-
Ojol Demo di Jakarta Hari Ini, Pramono: Pasti Aman
-
Tol Fatmawati Gratis Bikin Macet Hilang? Ini Kata Gubernur Pramono
-
Istana Masih Teka-teki, Menakar Peluang Mahfud MD Kembali ke Kursi Panas Menko Polkam
-
Zulhas Dorong Pesantren Dirikan Koperasi Desa, Jadikan Pusat Ekonomi Umat
-
Geger Korupsi Haji Seret Kader PBNU, KH Marzuki Mustamar: KPK Angkut Saja Siapapun yang Salah!
-
Gebrakan Gubernur Papua Tengah: Gratiskan Sekolah untuk 24.481 Siswa, Beasiswa Kuliah Disiapkan
-
5 Fakta Demo Akbar 5.000 Ojol Hari Ini: Kepung Istana hingga DPR, Jakarta Waspada Macet!
-
Usai Video Perpisahan Penuh Haru Viral, Jabatan Kepsek SMP N 1 Prabumulih Dikembalikan
-
Iklan Pemerintah di Bioskop: Antara Transparansi dan Propaganda