Suara.com - Warga Bukit Duri, Jakarta Selatan menolak program rumah susun milik (rusunami) DP 0 Rupiah yang baru saja diresmikan. Sebaliknya, mereka menagih kontrak politik Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk mendirikan kampung susun di Bukit Duri.
Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi mengatakan, program DP 0 Rupiah dirasa terlalu mahal bagi warga Bukit Duri. Dengan syarat yang begitu tinggi, yakni berpenghasilan minimal Rp4 juta sangat tidak mungkin dicapai oleh warga.
"Bagi warga Bukit Duri pun masih terasa tinggi syaratnya Rp4 juta, tidak mungkin lah pendapatan warga segitu. Kami masih menagih janji Pak Anies," kata Sandyawan saat dihubungi Suara.com, Selasa (6/11/2018).
Sandyawan menjelaskan, saat kampanye Anies telah menandatangani kontrak politik, salah satunya pembangunan rumah susun bagi warga yang terkena gusuran. Hingga kini, janji Anies itu masih belum terealisasi.
"Bisa dibilang Bukit Duri jadi korban politik pilkada, gampang dilupakan para politisi itu. Sejak zaman Jokowi-Ahok hingga Anies, kami masih menunggu realisasi," ungkap Sandyawan.
Sandyawan mengakui, sejak program DP 0 Rupiah baik Anies maupun Pemprov DKI sama sekali tidak menawarkan kepada warga Bukit Duri. Jika memang mereka menawarkan program itu, sudah dapat dipastikan warga akan menolaknya.
Terlebih, rumah ganti rugi yang diinginkan oleh warga Bukit Duri bukanlah rusunami seperti DP 0 Rupiah. Mereka menginginkan rumah yang bisa dijadikan usaha saja, bukan hanya hunian.
"Mereka berjuang sudah 2,5 tahun untuk mendapat ganti rugi, tentu mereka sangat mengharapkan. Kalaupun mereka (Pemprov) menawarkan, mungkin akan sulit bagi kami keluarga untuk menerima. Karena syaratnya tidak cocok, terlalu mahal," keluh Sandyawan.
Baca Juga: Indah Bukan Main, Pulau Tikus Ini Terancam Tenggelam
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
Terkini
-
Diminta DPR Tambah Bansos Sembako, Menkeu Purbaya Langsung Sanggupi: APBN Cukup!
-
Terdakwa Tabrak Lari Dituntut Ringan, Anak Korban Ngamuk: Saya Bakal Kirim Surat ke Presiden Prabowo
-
Copot Kepala Sekolah Karena Disiplinkan Anaknya, Kemendagri Periksa Wali Kota Prabumulih
-
Pengumuman PPPK Paruh Waktu Kementerian Agama 2025, Ini Syarat dan Aturannya!
-
Terungkap! Utang BLBI Jadi Biang Kerok, Ini Perkara yang Bikin Tutut Soeharto Gugat Menkeu Purbaya
-
Selesai! Tutut Soeharto Cabut Gugatan, Menkeu Purbaya Ungkap Pesan Akrab: Beliau Kirim Salam
-
Kejagung Tunggu Red Notice Interpol untuk Jurist Tan, Buron Kasus Korupsi Kemendikbudristek
-
Selain Memburu Riza Chalid, Kejagung Telusuri Aset Saudagar Minyak untuk Kembalikan Kerugian Negara
-
Skandal Korupsi EDC Rp700 Miliar Seret Petinggi Bank: Apa Peran Indra Utoyo, Eks Bos Allo Bank?
-
Daftar Instansi yang Membuka Lowongan PPPK Paruh Waktu 2025, Berikut Jadwal dan Alurnya