Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni merasa heran dengan marak beredarnya poster Presiden Joko Widodo yang mengenakan mahkota raja di Jawa Tengah. Justru dia menyebut, seharusnya yang pantas digambarkan memakai mahkota raja adalah capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Alasan Raja Juli mengatakan hal itu karena ada kecenderungan Prabowo berambisi meneruskan dinasti orde baru.
"Saya tidak tahu kenapa Pak Jokowi digambarkan sebagai Raja bermahkota. Justru Prabowo lah yang ingin meneruskan 'Mahkota kerajaan' Cendana," ujar Raja kepada wartawan, Kamis (15/11/2018).
Dia menilai, Jokowi tak memiliki keturunan sebagai raja. Justru, dia menganggap predikat raja itu seharusnya diberikan kepada Prabowo, karena dianggap memiliki trah sebagai penerus keluarga mantan Presiden Soeharto.
"Bagi kami pak Prabowo sebenarnya yang pas menjadi raja bermahkota, bukan Pak Jokowi, karena pak Jokowi lahir dari keluarga biasa. Pak Prabowo yang ingin meneruskan mahkota kerajaan Cendana, kerajaan orde baru," tandasnya.
Lebih lanjut, Raja menyebut adanya poster bergambar Jokowi memakai mahkota raja merupakan bentuk fitnah kepada Jokowi yang selama ini dinilai anti Islam. Namun kata Raja, berdasarkan hasil survei, pemilih pasangan Jokowi-Ma'ruf masih didominasi pemilih muslim.
"Ini fitnah keji, ini tsunami fitnah saat pak Jokowi gagal dihajar lewat isu agama dan anti Islam karena hasil survei justru menegaskan pak Jokowi-kiai Ma'ruf masih dominan di pemilih muslim," ucap Raja.
Dia pun meminta agar aparat kepolisian untuk mengusut peredaran poster Jokowi yang memakai mahkota raja.
"Ini harus diusut tuntas, jelas black campaign. Kami mendesak, aparat dan bawaslu setempat mengusut dalang pemasangan poster jokowi dengan memakai mahkota, apalagi ada yang menyebut 'dipesan dari pusat' sebagaimana temuan tim kampanye daerah (TKD) Jawa Tengah," kata dia.
Baca Juga: Pembunuh Keluarga Gaban Nainggolan Dikabarkan Sudah Ditangkap
Berita Terkait
-
Namai Ayam Jago Owi - Owo, Sandiaga: Bukan Diadu, Tapi Pelukan
-
Sentil Gerindra, Demokrat: Jangan Nodai Rakyat dengan Janji
-
Panas! Demokrat ke Gerindra: Tanpa Kami Prabowo - Sandi Stagnan
-
Sering Blunder, Sekjen PSI Minta Prabowo - Sandiaga Bertaubat
-
Prabowo - Sandiaga Tiga Kali Minta Maaf, Hasto: Jangan Diulang
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
Terkini
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional