Suara.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengaku tak khawatir adanya penolakan terhadap perda berbasis agama yang digaungkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berdampak terhadap menurunnya suara pemilih terutama dari umat Islam.
Terkait penolakan perda syariah itu, Ace mengatakan Jokowi-Ma'ruf menghormati apa yang menjadi kebijakan internal partai koalisi tersebut.
Menurut Ace, setiap parpol koalisi yang mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin memiliki otoritasnya masing-masing dalam menjalani agenda politiknya. Selain itu, kata Ace kekinian rakyat sudah memahami mana yang menjadi kebijakan Jokowi dan kebijakan masing-masing partai koalisi pendukungnya.
"Itu kewenangan PSI setiap partai politik memiliki independesi sendiri untuk menyampaikan platform politiknya masing-masing. Rakyat sudah tahu mana kebijakan Pak Jokowi dan mana kebijakan masing masing partai politik sendiri. Jadi kami tidak begitu khawatir," kata Ace saat dihubungi Suara.com, Selasa (20/11/2018).
Ace mengungkapkan Jokowi-Ma'ruf tidak akan turut campur terhadap masalah internal PSI termasuk adanya fatwa haram memilih PSI yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia di Sumatera Barat.
Terkait hal itu, Ace juga menyerahkan sepenuhnya kepada PSI untuk menyelesaikan urusan internal partai yang dipimpin Grace Natalie itu.
"Itu haknya untuk menilai masing-masing platform partai politiknya, itu biar menjadi urusan PSI sendiri," ungkapnya.
Untuk diketahui, Ketua MUI Sumatera Barat, Buya Gusrizal, melalui akun media sosial Facebook milik pribadinya menyerukan umat Islam haram memilih partai politik dan pemimpin yang diusung oleh partai yang menolak perda syariah.
Hal itu disampaikan Buya Gusrizal untuk merespon pernyataan Ketua Umum PSI Grace Natalie yang mengatakan berkomitmen untuk menolak perda berbasiskan agama seperti Perda Syariah dan Perda Injil. Komitmen itu disampaikan Ketua PSI Grace Natalie dalam peringatan hari ulang tahun keempat PSI di ICE BSD, Tangerang, Minggu (11/11) malam.
Baca Juga: Smart Toilet sampai 26 CCTV Dipasang di Skybridge Tanah Abang
Penolakan tersebut kata Grace, lantaran perda berbasiskan agama dinilai dapat membatasi kebebasan masyarakat. Semisal, Perda yang mengatur kewajiban siswa untuk berbusana tertentu sehingga dapat membatasi kebebasan umat dalam beribadah.
"PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini. PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda syariah. Tidak boleh ada penutupan rumah ibadah secara paksa," kata Grace dalam sambutannya di acara peringatan hari ulang tahun keempat PSI, ICE BSD, Tangerang, Minggu (11/11) malam.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025