Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku ragu dengan temuan Badan Intelijen Negara (BIN) soal adanya 50 penceramah berpaham radikal di 41 masjid pemerintah. Bahkan, dia menyebut hasil temuan itu hanya membuat kegaduhan di masyarakat.
"Saya kira pengumuman-pengumuman seperti ini justru membuat kegaduhan baru. Karena kita tidak jelas kriteria-kriterianya seperti apa," di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (21/11/2018).
Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengkritik kinerja BIN yang dinilai telah bekerja di luar kewenangannya. Fadli mengatakan seharusnya BIN bekerja secara senyap, bukan malah terang-terangan mengumbar informasi ke publik.
"Harusnya BIN bekerja di bawah permukaan, bukan di bawah departemen informasi, bukan departemen penerangan. Kalau ada informasi intelijen disampaikan ke institusi terkait," kata dia.
Meski telah dipublikasi, kata dia, BIN seharusnya lebih merincikan informasi soal adanya 41 masjid pemerintah yang terpapar radikalisme.
"Dan kalau mau terbuka sekalian transparan. Apa yang dimaksud dengan radikalisme, apa yang dimaksud terpapar radikalisme, kriteria-kriterianya seperti apa, ajaran-ajarannya seperti apa, sekalian transparan," kata dia
Sebelumnya, juru bicara Kepala BIN, Wawan Hari Purwanto menyebutkan, ada 50 penceramah menyebarkan paham radikalisme di 41 masjid yang berada lingkungan pemerintah. Kendati begitu, Wawan menyatakan, pihaknya telah melakukan pendekatan kepada 50 penceramah tersebut.
"Ada 50 penceramah terpapar (radikalisme), itu sudah kita dekati. Mereka selama menunjukan perbaikan kita izinkan untuk ceramah," kata Wawan saat jumpa pers di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, kemarin.
Baca Juga: Mantap Cerai dari Gading Marten, Gisel Tak Minta Harta Gono Gini
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat