Suara.com - Sikap Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais yang akan menjewer Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir yang membebaskan warga Muhammadiyah menentukkan pilihan dalam Pemilihan Presiden seharusnya tidak patut dilontarkan. Pernyataan tersebut seharusnya bukanlah konsumsi publik.
Hal itu dinyatakan Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti. Ray menilai akan berdampak pada terganggunya wibawa Haidar sebagai Ketua Umum yang tampak disetir dari eksternal Muhammadiyah.
"Itu mungkin bukan konsumsi publik ya, meskipun bocor. Kalau itu untuk dikonsumsikan publik sangat tidak patut itu kan," ujar Ray di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta, Rabu (21/11/2018).
"Pada tingkat tertentu, seperti pak Haidar ini bisa disetir oleh kekuatan dari luar kan kira-kira meskipun sama-sama Muhammadiyah. Ya pada tingkat tertentu mungkin membuat wibawa pak Haidar merasa terganggu. Tapi kalau memang dimaksud dari awal itu pernyataan Amin pernyataan publik, saya pikir pernyatann itu tidak patut, karena bagaimana pun seolah-olah membuat wibawa nama pak Haidar berkurang di mata masyarakat," kata dia.
Ray pun menceritakan ketika bersama-sama menjadi aktivis tahun 1998, Amien yang masih menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah tak pernah membawa-bawa organisasi yang dipimpinnya untuk mengkritik pemerintahan Presiden Soeharto.
Karena itu seharusnya Amien bersikap yang sama tak membawa-bawa Muhammadiyah di Pilpres 2019, seperti halnya sikap Amien ketika itu saat menggulingkan pemerintahan Soeharto.
"Pak Amien itu nggak pernah membawa nama Muhammadiyah, bahkan ketika itu dalam pososi Muhammadiyah ketika itu, beliau hanya figurnya, Amien Rais tokoh intelektual saat itu kebetulan Ketua PP Muhamadiyah, tapi dalam hal mengkritik pak Harto, melawan pak Harto beliau tidak pernah membawa Muhammadiyah. Saya pikir itulah sikap yang paling patut," kata dia.
Karena itu, dirinya menyerahkan hal tersebut kepada pengurus Muhammadiyah terkait pernyataan yang dilontarkan Amien.
"Biarkanlah organisasi ini menjawab sendiri tantangannya yang mereka alami. Jadi tidak perlu jewer menjewer. Menurut saya generasi itu mengerti apa yang mereka lakukan," tandasnya.
Baca Juga: Kubu Jokowi Berharap Muhammadiyah Tidak Terseret Politik Praktis
Sebelumnya, Amien Rais meminta Muhammadiyah bersikap memilih calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019. Jika tidak, Amien Rais akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir.
"Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nasir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di Pilpres. Kalau sampai seperti itu akan saya jewer," ujarnya di sela Tabligh Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya, Selasa (20/11/2018) kemarin.
Amien Rais menilai sikap Haedar Nasir bukan fatwa jika pimpinan menyerahkan sendiri-sendiri ke kader terhadap siapa suaranya akan diberikan. Sehingga dibutuhkan ketegasan demi terwujudnya pemimpin yang sesuai harapan.
"PP Muhammadiyah tidak boleh diam saja atau tidak jelas sikapnya untuk menentukan pemimpin bangsa ini di periode 2019-2024," kata Amien Rais.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu