Menteri Susi Minta Nelayan Hentikan Penangkapan Benih Lobster

Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta nelayan di Kabupaten Jember menghentikan penangkapan benur atau benih lobster, seiring dengan maraknya penangkapan benur di perairan Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Dulu saya juga pedagang lobster ekspor dan dapat kiriman lobster dari Pak Nardi di Puger, bahkan satu hari bisa mendapat kiriman lobster 5 kuintal dengan ukuran lobster yang cukup besar," katanya saat menghadiri Kongres Nelayan yang digelar di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Sabtu (24/11/2018).

Selain Jember, lanjut dia, pihaknya juga mendapat kiriman lobster dengan ukuran yang cukup besar dari Pacitan dan Popoh, bahkan sehari bisa mendapatkan kiriman sebanyak 1 ton karena jumlah lobster ukuran besar di perairan masih cukup banyak.

"Saat ini sudah tidak ada lagi katanya, namun yang dijual justru benih lobster atau benur. Penjualan benur ke luar negeri justru merugikan para nelayan sendiri karena harganya lebih murah," katanya seperti dilansir Antara.

Ia menjelaskan harga benur yang dijual di pasaran sekitar Rp 35 ribu per kilogram, kemudian para pedagang di luar negeri memeliharanya hingga berukuran 8 ons, sehingga harga jualnya bisa lebih tinggi.

"Saya ini pelaku dan pembeli lobster, jadi tahu sekali. Kalau kecil-kecil diambil maka habis nanti lobster di perairan Indonesia, jadi yang rugi ya nelayan sendiri," ucapnya.

Susi mengatakan Vietnam tidak memiliki lobster, namun saat ini ekspornya mencapai 30.000 ton. Hal tersebut dipicu masih maraknya perdagangan benur di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Jember dan benur-benur tersebut diperdagangkan ke luar negeri dengan harga yang cukup murah berkisar Rp 30 ribu hingga Rp 35 ribu per kilogram.

"Padahal dulu saat saya menjadi pedagang lobster, pernah mendapatkan kiriman 30 ton sebulan dari Kecamatan Puger," katanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan itu juga mendorong nelayan menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan dan pihaknya akan siap memberikan bantuan kepada nelayan yang memiliki kapal dibawah 10 GT.

Baca Juga: Jokowi Minta Radin Inten II Lampung Jadi Bandara Internasional

"Untuk nelayan besar, KKP akan memfasilitasi dengan perbankan. Saya janji akan membantu para nelayan, asalkan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah harus dipatuhi. Itu bukan untuk saya, namun untuk anak cucu kita, masa depan bangsa," imbuh dia.