Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan lawan politik Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menuduh mereka mendukung penjajahan Israel atas Palestina. Saat ini Prabowo - Sandiaga melawan Jokowi - Maruf Amin berebut kekuasaan di Pilpres 2019.
Fadli menjelaskan jika Prabowo - Sandiaga tegas mendukung kemerdekaan Palestina karena menentukan perdamaian di kawasan Timur Tengah dan wilayah lain. Fadli Zon menilai tuduhan lawan politik terhadap pandangan Prabowo-Sandi terkait isu Palestina-Israel merupakan tuduhan yang menyesatkan.
"Pandangan lawan politik yang menuduh Prabowo - Sandiaga mendukung penjajahan Israel di Palestina, sangat menyesatkan dan berbau fitnah," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (28/11/2018).
Fadli mengatakan apabila disebutkan dasar pernyataan Prabowo itu ketika dalam wawancara di acara International Economic Forum, jelas sangat keliru karena tidak ada. Menurutnya tidak ada pernyataan Prabowo, baik eksplisit maupun implisit, yang mendukung penjajahan Israel di Palestina sehingga tuduhan tersebut menyesatkan.
"Sejak dulu Prabowo pendukung Palestina merdeka bahkan ikut membantu masyarakat Palestina dalam berbagai kesempatan secara moral maupun materiil," ujarnya.
Fadli Zon mengatakan redaksional pernyataan Prabowo dalam forum sangat jelas menegaskan Indonesia sebagai pendukung Palestina yang disampaikan sebelum pernyataan Prabowo yang terkait urusan Australia.
Karena itu dia menilai, tuduhan bahwa Prabowo - Sandiaga mendukung penjajahan Israel di Palestina, lebih sebagai upaya pemelintiran opini sebagian media yang sengaja diresonansi oleh lawan politik.
"Bagi Prabowo-Sandi dan Gerindra, kemerdekaan Palestina adalah sikap yang tidak bisa ditawar dan mandat konstitusi," ujarnya.
Fadli yang merupakan Wakil Ketua DPR RI itu enegaskan Prabowo - Sandiaga secara tegas menyatakan kemerdekaan Palestina adalah mutlak dan mandat konstitusi. Menurut dia, di tingkat kebijakan, pihaknya mendorong penyelesaian konflik Palestina dan Israel dan mengutuk agresi serta pendudukan Israel terhadap Palestina.
Baca Juga: Demi Pencitraan, Sandiaga Ubah Panggilan Istri Jadi Emak Nur
"Ini sikap resmi kami. Dan secara tertulis, agenda tersebut menjadi fokus di dalam visi misi Prabowo-Sandi, tepatnya di dalam Program Aksi Bidang Politik, Hukum, dan Hankam," katanya.
Berita Terkait
-
Demi Pencitraan, Sandiaga Ubah Panggilan Istri Jadi Emak Nur
-
Pemerintah Berencana Bentuk Lembaga Khusus Pembuat Peraturan
-
Muuaacchh... Sandiaga Kecup Mpok Nur di Masjid saat Ulang Tahun
-
Acara The Economist, Prabowo Prihatin Banyak Ulama Dicap Radikal
-
Hore! Jakarta - Surabaya Sebentar Lagi Tersambung Tol
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden