Suara.com - Calon Presiden Prabowo Subianto meyakini mayoritas umat Islam di Indonesia adalah muslim yang moderat dan berpandangan Islam sebagai jalan tengah yang membawa manfaat bagi seluruh alam.
"Saya yakin bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia adalah moderat dan mereka lelah sekali dikategorikan dalam politik yang radikal. Tapi sekali lagi, merupakan tanggung jawab seorang pemimpin untuk memimpin, pemimpin harus mengajar," kata Prabowo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (28/11/2018).
Hal itu dikatakan Prabowo Subianto saat menjadi pembicara utama di The World 2019 Gala Dinner yang diselenggarakan majalan terkemuka dunia The Economist di Singapura, Selasa (27/11) malam.
Menurut Prabowo, pemimpin memiliki peran penting dalam mendidik umat dan mengayomi ulama agar tidak tersesat mengambil jalan radikal.
Dia mengaku prihatin ketika banyak ulama belakangan ini digolongkan dalam kelompok radikal.
Namun Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu optimistis melihat mayoritas pemuka agama di Indonesia mengecam radikalisme dan mengampanyekan ajaran Islam yang damai, Islam jalan tengah yang membawa manfaat bagi seluruh alam.
"Saya sangat optimistis karena saya melihat banyak pemuka agama di Indonesia yang mengecam radikalisme dalam bentuk apa pun, dan ajaran Islam menekankan ini," ujarnya seperti dilansir Antara.
Menurut Prabowo, pemimpin memiliki andil besar dalam meredam radikalisme dalam bentuk apa pun di Indonesia.Selain itu, dia menilai pemimpin juga wajib menyediakan lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda agar optimisme mereka terus tumbuh.
"Maka saya yakin bahwa pemimpin yang baik akan bisa meredakan segala bentuk radikalisme," katanya.
Baca Juga: 3 Wilayah Padat Penduduk di Jakarta Timur Masuk Rawan Longsor
Prabowo melakukan kunjungan selama dua hari di Singapura yaitu Senin-Selasa (26-27 November) 2018.Dalam kunjungannya selama dua hari di Singapura, Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong pada Senin (26/11).
Dalam pertemuan tersebut, dirinya banyak membahas hal-hal strategis yang salah satunya adalah mengenai kebijakan ekonomi yang akan ia sampaikan pada acara the Economist World in 2019 Gala Dinner yang akan digelar Selasa (27/11) di Singapura.
Lalu pada Selasa (27/11) memenuhi undangan menjadi narasumber dalam acara the Economist World in 2019 Gala Dinner yang digelar oleh majalah ekonomi ternama dunia yakni The Economist.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?
-
Roy Suryo Cs Diperiksa Maraton: Dicecar Ratusan Pertanyaan Soal Fitnah Ijazah Jokowi!
-
Bivitri Susanti: Penetapan Soeharto Sebagai Pahlawan Bisa Digugat ke PTUN dan MK
-
Ini Alasan Polisi Tak Tahan Roy Suryo Cs Usai Diperiksa Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi
-
Tidak Ada Kriteria Amnesti Bagi Koruptor, Menko Yusril Jelaskan Kewenangan Presiden
-
Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP