Suara.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah setuju dengan usulan kenaikan tarif parkir yang diprediksi mencapai Rp 50 ribu per jam. Meski demikian, Ida meminta agar Pemprov DKI Jakarta dapat mempersiapkan fasilitas umum secara maksimal sebelum menaikkan tarif tersebut.
Menurut Ida kondisi kemacetan ibu kota memang sudah memprihatinkan, sehingga wacana menaikkan tarif parkir agar masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi menjadi solusi yang terbaik. Namun, penyediaan fasilitas layanan transportasi umum yang baik harus dipastikan telah tersedia sebelum Pemprov DKI menaikkan tarif parkir.
"Prinsipnya saya setuju, tapi kita sebagai pengelola daerah harusnya mempersiapkan dulu fasilitas yang dibutuhkan oleh warga. Apakah busway sudah mampu? Apakah MRT dan LRT sudah jalan? Apakah kendaraan umum nyaman?," kata Ida saat dihubungi, Kamis (6/12/2018).
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta ini menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan harus mampu memastikan seluruh warga DKI mendapatkan fasilitas terbaik agar bisa beralih ke transportasi umum. Sehingga, kebijakan yang dikeluarkan pun akan efektif dan tepat sasaran.
Sebab, faktor kenyamanan dan keamanan dalam transportasi umum menjadi salah satu pertimbangan utama warga untuk melakukan perjalanan. Jika fasilitas aman dan nyaman, serta seluruh moda terintegrasi maka warga pun tak memiliki alasan lain untuk tidak naik transportasi umum
"Jangan orang paksa untuk membayar parkir saja Rp50 ribu tapi kita tidak difasilitasi dengan kemudahan. Warga jangan hanya dibebankan dng parkir mahal tapi kita tidak menyiapkan pengganti," ungkap Ida.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan kajian mengenai kenaikan tarif parkir. Sigit pun tak menutup kemungkinan bila kenaikan tarif parkir bisa mencapai Rp 50 ribu per jam.
"Bisa saja. Pokoknya nanti kita buat. Artinnya ini ada bagian dari disinsentifnya," ujar Sigit.
Baca Juga: Tak Sanggup Bayar Kontrakan, Pasangan Kumpul Kebo Jadi Penjambret
Berita Terkait
-
Nantinya Tarif Parkir di Jakarta Tak Seragam, di Mana yang Paling Mahal?
-
Tarif Parkir di Jakarta Diprediksi Naik Sampai Rp 50 Ribu per Jam
-
Tarif Parkir Lapangan IRTI Monas Dipastikan Naik Tahun Depan
-
Perawatan Monas Era Ahok Gratis Kini Anies Minta Rp 150 M, Ini Kata DPRD
-
Naikkan Tarif Parkir, Cara Anies Alihkan Warga ke Transportasi Umum
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
Terkini
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama