Suara.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah setuju dengan usulan kenaikan tarif parkir yang diprediksi mencapai Rp 50 ribu per jam. Meski demikian, Ida meminta agar Pemprov DKI Jakarta dapat mempersiapkan fasilitas umum secara maksimal sebelum menaikkan tarif tersebut.
Menurut Ida kondisi kemacetan ibu kota memang sudah memprihatinkan, sehingga wacana menaikkan tarif parkir agar masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi menjadi solusi yang terbaik. Namun, penyediaan fasilitas layanan transportasi umum yang baik harus dipastikan telah tersedia sebelum Pemprov DKI menaikkan tarif parkir.
"Prinsipnya saya setuju, tapi kita sebagai pengelola daerah harusnya mempersiapkan dulu fasilitas yang dibutuhkan oleh warga. Apakah busway sudah mampu? Apakah MRT dan LRT sudah jalan? Apakah kendaraan umum nyaman?," kata Ida saat dihubungi, Kamis (6/12/2018).
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta ini menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan harus mampu memastikan seluruh warga DKI mendapatkan fasilitas terbaik agar bisa beralih ke transportasi umum. Sehingga, kebijakan yang dikeluarkan pun akan efektif dan tepat sasaran.
Sebab, faktor kenyamanan dan keamanan dalam transportasi umum menjadi salah satu pertimbangan utama warga untuk melakukan perjalanan. Jika fasilitas aman dan nyaman, serta seluruh moda terintegrasi maka warga pun tak memiliki alasan lain untuk tidak naik transportasi umum
"Jangan orang paksa untuk membayar parkir saja Rp50 ribu tapi kita tidak difasilitasi dengan kemudahan. Warga jangan hanya dibebankan dng parkir mahal tapi kita tidak menyiapkan pengganti," ungkap Ida.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan kajian mengenai kenaikan tarif parkir. Sigit pun tak menutup kemungkinan bila kenaikan tarif parkir bisa mencapai Rp 50 ribu per jam.
"Bisa saja. Pokoknya nanti kita buat. Artinnya ini ada bagian dari disinsentifnya," ujar Sigit.
Baca Juga: Tak Sanggup Bayar Kontrakan, Pasangan Kumpul Kebo Jadi Penjambret
Berita Terkait
-
Nantinya Tarif Parkir di Jakarta Tak Seragam, di Mana yang Paling Mahal?
-
Tarif Parkir di Jakarta Diprediksi Naik Sampai Rp 50 Ribu per Jam
-
Tarif Parkir Lapangan IRTI Monas Dipastikan Naik Tahun Depan
-
Perawatan Monas Era Ahok Gratis Kini Anies Minta Rp 150 M, Ini Kata DPRD
-
Naikkan Tarif Parkir, Cara Anies Alihkan Warga ke Transportasi Umum
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
- 7 Sepatu Lari Lokal Paling Underrated 2026: Kualitasnya Dipuji Runner, Tapi Masih Jarang Dilirik
Pilihan
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
Terkini
-
Hilmar Farid: Ada Gap Pengetahuan Antara Jaksa dan Nadiem Makarim di Kasus Chromebook
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Jabar Sudah Bisa Bayar Pajak Kendaraan via WhatsApp, Jakarta Kapan?
-
Bukan 3 Orang, Ternyata Kejagung Kasasi 8 Bankir yang Divonis Bebas di Kasus Sritex
-
Kunjungi Lampung Selatan, Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Apresiasi Komitmen Daerah Tangani Zero Dose
-
Kasus PRT Benhil: Pernyataan Penyidik Dinilai Reduksi Kesalahan Pelaku
-
15 Tahun Jaga Rel Tanpa Status, Penjaga Perlintasan Minta Palang Kereta Resmi yang Layak
-
Masuk Kelompok Ekonomi Terbawah, 11 Ribu Nama Dibuang dari Daftar Penerima Bansos
-
Wamendagri Bima Arya Minta Kepala Daerah Optimalkan Ketahanan Pangan dan Transisi Energi
-
Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Pantau Intervensi Imunisasi Zero Dose di Lampung