Penumpasan OPM di Papua, PPAD: Sepatutnya TNI Jadi Pengendali Utama

Suara.com - Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri mendesak agar pemerintah Presiden Joko Widodo memberikan kewenangan penuh kepada TNI untuk memberantas Organisasi Papua Merdeka yang telah melakukan penembakan terhadap puluhan pekerja PT. Istaka Karya di Trans Papua.

Alasan meminta agar operasi tersebut di bawah kendali TNI karena aksi penembakan oleh OPM dapat dikategorikan sebagai pemberontakan bersenjata terhadap NKRI dan sudah patut ditumpaskan secara militer.

"Penanganan terhadap GSB (Gerakan Separatis Bersenjata)-OPM sepatutnya diserahkan kepada TNI sebagai pengendali utama, dibantu oleh Polri dalam hal penegakan hukumnya," kata Kiki saat jumpa pers di Gedung PPAD, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (7/12/2018).

Namun, dia mengharapkan prajurit TNI bisa mengedepankan sisi kemanusiaan selama melakukan operasi penumpasan gerakan separatis OPM termasuk melindungi warga sipil Papua di zona merah konflik bersenjata.

"Operasi TNI harus dilakukan secara terukur berdasarkan Hukum Humaniter dan Azas Operasi Lawan Gerilya, dengan mengutamakan upaya perlindungan terhadap semua masyarakat sipil yang ada di Papua, terutama di daerah-daerah yang dinilai rawan ancaman bersenjata," imbuhnya.

Para pensiunan tentara itu juga meminta agar pemerintah tetap melanjutkan proses pembangunan infrastrukur di Papua. Bahkan, Kiki menyarankan agar pemerintah untuk melibatkan unsur TNI dalam melanjutkan proyek pembangunan di daerah yang dinilai rawan.

"Mendorong pemerintah untuk mendaya-gunakan Satuan Zeni TNI daIam melanjutkan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang dinilai rawan gangguan GSB-OPM," imbuhnya.

Dia juga menilai bahwa akar pemberontakan yang terjadi di Papua berkaitan dengan masalah ketimpangan ihwal keadilan sosial yang dirasakan masyarakat Papua. Untuk itu, Kiki mengatakan pemerintah harus terpadu dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan cara persuasif guna memenangkan hati masyarakat Papua.

"Filosofi yang secara prinsip harus dipegang adalah 'Memenangkan Hati dan Pikiran Rakyat Papua'," pungkasnya.

Baca Juga: Ini 10 Kota Paling Toleran Tahun 2018, Jakarta Tidak Masuk