Suara.com - Kordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Komnas HAM Beka Ulung menyebutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur ketimbang soal stabilitas keamanan di Papua.
Hal itu disampaikan Ulung menyinggung soal aksi penembakan kelompok bersenjata di Trans Papua yang menewaskan puluhan pekerja PT. Istaka Karya.
"Kita membayangkan bagaimana kemudian kalau pembangunan misalkan jalan tidak jadi, roda perekonomian tidak jalan, tetapi masih ada ancaman seperti ini," kata Ulung di gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (4/12/2018).
Buntut dari tragedi berdarah itu, Komnas HAM mendesak pemerintah agar secepatnya meningkatkan keamanan di wilayah Papua demi keselamatan warga lainya. Ulung menilai pengamanan tidak melulu harus melibatkan TNI dan Polri.
"Bisa juga meibatkan pemerintah daerah, masyarakat, sehingga kemudian masyarakat juga ikut memiliki atas pembangunan infeastruktur yang ada yang sedang dibangun ini," tuturnya.
Sebelumnya, puluhan pekerja di proyek Trans Papua dilaporkan ditembak mati kelompok bersenjata pada Minggu (2/12). Selain menyerang pekerja, Senin (3/12) sekitar pukul 18.30 wit kelompok bersenjata itu juga menyerang Pos TNI Mbua hingga menyebabkan satu prajurit tewas tertembak.
Berita Terkait
-
Komnas HAM Sebut Aksi Penembakan di Papua Brutal dan Tidak Manusiawi
-
Jadi Korban Penembakan di Papua, Keluarga Menanti Keberadaan Agus
-
Terkena Peluru Kelompok Bersenjata, Tiga Pekerja Trans Papua Selamat
-
Tim Evakuasi Korban Penembakan di Trans Papua Sempat Dihadang dan Ditembaki
-
Tim UP2KP Siaga Tunggu Jasad Korban Penembakan di Trans Papua
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang