Suara.com - Kordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Komnas HAM Beka Ulung menyebutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur ketimbang soal stabilitas keamanan di Papua.
Hal itu disampaikan Ulung menyinggung soal aksi penembakan kelompok bersenjata di Trans Papua yang menewaskan puluhan pekerja PT. Istaka Karya.
"Kita membayangkan bagaimana kemudian kalau pembangunan misalkan jalan tidak jadi, roda perekonomian tidak jalan, tetapi masih ada ancaman seperti ini," kata Ulung di gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (4/12/2018).
Buntut dari tragedi berdarah itu, Komnas HAM mendesak pemerintah agar secepatnya meningkatkan keamanan di wilayah Papua demi keselamatan warga lainya. Ulung menilai pengamanan tidak melulu harus melibatkan TNI dan Polri.
"Bisa juga meibatkan pemerintah daerah, masyarakat, sehingga kemudian masyarakat juga ikut memiliki atas pembangunan infeastruktur yang ada yang sedang dibangun ini," tuturnya.
Sebelumnya, puluhan pekerja di proyek Trans Papua dilaporkan ditembak mati kelompok bersenjata pada Minggu (2/12). Selain menyerang pekerja, Senin (3/12) sekitar pukul 18.30 wit kelompok bersenjata itu juga menyerang Pos TNI Mbua hingga menyebabkan satu prajurit tewas tertembak.
Berita Terkait
-
Komnas HAM Sebut Aksi Penembakan di Papua Brutal dan Tidak Manusiawi
-
Jadi Korban Penembakan di Papua, Keluarga Menanti Keberadaan Agus
-
Terkena Peluru Kelompok Bersenjata, Tiga Pekerja Trans Papua Selamat
-
Tim Evakuasi Korban Penembakan di Trans Papua Sempat Dihadang dan Ditembaki
-
Tim UP2KP Siaga Tunggu Jasad Korban Penembakan di Trans Papua
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Berapa Harga Tiket Kapal Pesiar MV Hondius? Liburan Mewah Berujung Infeksi Hantavirus Mematikan
-
Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun