Suara.com - Kordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Komnas HAM Beka Ulung menyebutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur ketimbang soal stabilitas keamanan di Papua.
Hal itu disampaikan Ulung menyinggung soal aksi penembakan kelompok bersenjata di Trans Papua yang menewaskan puluhan pekerja PT. Istaka Karya.
"Kita membayangkan bagaimana kemudian kalau pembangunan misalkan jalan tidak jadi, roda perekonomian tidak jalan, tetapi masih ada ancaman seperti ini," kata Ulung di gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (4/12/2018).
Buntut dari tragedi berdarah itu, Komnas HAM mendesak pemerintah agar secepatnya meningkatkan keamanan di wilayah Papua demi keselamatan warga lainya. Ulung menilai pengamanan tidak melulu harus melibatkan TNI dan Polri.
"Bisa juga meibatkan pemerintah daerah, masyarakat, sehingga kemudian masyarakat juga ikut memiliki atas pembangunan infeastruktur yang ada yang sedang dibangun ini," tuturnya.
Sebelumnya, puluhan pekerja di proyek Trans Papua dilaporkan ditembak mati kelompok bersenjata pada Minggu (2/12). Selain menyerang pekerja, Senin (3/12) sekitar pukul 18.30 wit kelompok bersenjata itu juga menyerang Pos TNI Mbua hingga menyebabkan satu prajurit tewas tertembak.
Berita Terkait
-
Komnas HAM Sebut Aksi Penembakan di Papua Brutal dan Tidak Manusiawi
-
Jadi Korban Penembakan di Papua, Keluarga Menanti Keberadaan Agus
-
Terkena Peluru Kelompok Bersenjata, Tiga Pekerja Trans Papua Selamat
-
Tim Evakuasi Korban Penembakan di Trans Papua Sempat Dihadang dan Ditembaki
-
Tim UP2KP Siaga Tunggu Jasad Korban Penembakan di Trans Papua
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Dugaan Skandal PT Minna Padi Asset Manajemen dan Saham PADI, Kini Diperiksa Polisi
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
Terkini
-
Prakiraan Cuaca Jawa Barat 4 Februari 2026: BMKG Prediksi Hujan Siang Hari
-
Baru Dibuka, 22.494 Tiket Kereta H-1 Lebaran dari Jakarta Ludes Terjual
-
Tanggapan Mensos Soal Kematian Siswa SD di NTT: Ini Bukan Kasus Individual, Data Kita Bocor!
-
Di Forum Abu Dhabi, Megawati Paparkan Model Rekonsiliasi Damai Indonesia dan Kepemimpinan Perempuan
-
Megawati di Forum Abu Dhabi: Perempuan Tak Perlu Dilema Pilih Karier atau Keluarga
-
Kemenag Nilai Semarang Siap Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional 2026, PRPP Jadi Lokasi Unggulan
-
Polda Bongkar Bukti CCTV! Pastikan Tak Ada Rekayasa BAP Kasus Penganiayaan di Polsek Cilandak
-
Beda Sikap Soal Ambang Batas Parlemen: Demokrat Masih Mengkaji, PAN Tegas Minta Dihapus
-
Perludem Soroti Dampak Ambang Batas Parlemen: 17 Juta Suara Terbuang dan Partai Tak Menyederhana
-
Prakiraan Cuaca Jakarta Rabu: BMKG Ingatkan Potensi Hujan Petir di Jakarta Barat