Suara.com - Sejumlah mahasiswa di Cianjur, Jawa Barat, mendesak KPK menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan mencabut hak politik Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar.
Hal itu, kata Presiden Mahasiswa Universitas Suryakancana Panji Sukmayadi di Cianjur, Kamis (13/12/2018), bupati yang baru beberapa waktu menjabat sebagai Ketua Garda Pemuda Partai NasDem Jawa Barat itu bersama lima orang lainnya diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT). Selanjutnya, KPK menetapkan Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka.
Ia menilai praktik korupsi kolusi nepotisme (KKN) di lingkungan Pemkab Cianjur telah banyak dilaporkan ke KPK dengan berbagai cara oleh berbagai elemen masyarakat Cianjur. Kali ini, upaya tersebut terbukti dengan ditangkapnya Bupati Cianjur dan sejumlah pejabat Dinas Pendidikan Cianjur.
"Mahasiswa bersyukur praktik kotor bupati tertangkap KPK. Namun, mahasiswa meminta KPK tegas untuk menerapkan pasal TPPU dan mencabut hak politiknya," kata Panji seperti dilansir Antara.
Sementara itu, Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Cianjur Deder Romansyah meminta KPK untuk mengusut tuntas kejahatan yang diduga dilakukan Bupati Cianjur dengan cara menyunat dana pendidikan dan sejumlah kasus lain yang melibatkan kroninya.
Menurut dia, korupsi dana pendidikan adalah kejahatan luar biasa karena telah mengambil hak generasi penerus bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
"Ini bukan pertama kali terjadi sudah banyak teman aktivis yang melaporkan kasus lain ke KPK," katanya.
Oleh karena itu, dia menekankan bahwa KPK harus tegas menerapkan pasal TPPU dan mencabut hak politiknya karena sudah mengingkari kepercayaan masyarakat dan merugikan rakyat banyak.
Seperti diberitakan KPK telah menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar dan empat orang lainnya, termasuk TCS (kakak ipar Bupati Cianjur) setelah melakukan OTT dengan mengamankan uang Rp 1.556.700.000 dalam mata uang rupiah.
Baca Juga: Profil Eril Dardak, Adik Ipar Arumi Bachsin yang Ditemukan Meninggal
Bupati Cianjur disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf f atau Pasal 12 Huruf f atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'