Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan Indonesia tidak akan berkompromi dengan kelompok bersenjata yang melakukan penembakan di Trans Papua, Kabupaten Nduga. Sebelumnya, Organiasi Papua Merdeka atau OPM mengaku menjadi dalang dalam penembakan itu.
Sebanyak 31 pekerja di daerah Nduga, Papua tewas, Minggu (2/12/2018). Indonesia tak menutup kemungkinan untuk melakukan pendekatan militer untuk berantas kelompok bersenjata dalam kasus penembakan di Trans Papua.
Wiranto pun berpandangan Indonesia tidak menempatkan setara terhadap kelompok yang menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah juga tidak memandang mereka adalah orang khilaf dan tersesat.
Hukum internasional memperbolehkan penggunaan senjata kalau ada kelompok yang melawan pemerintah dengan menggunakan senjata. Wiranto menilai kelompok bersenjata yang membunuhi masyarakat tidak berdosa, tidak bisa dilawan hanya langkah persuasif dengan menggunakan kata-kata.
"Ini sudah berlangsung lama. Saya pernah menangani kelompok di Aceh, Kalimantan dan Papua, mereka ketika memegang senjata merasa hebat," kata Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (17/12/2018).
Menurut dia, aktivis HAM harus adil melihat dan menilai persoalan di Papua karena jangan sampai KKB yang telah membunuh masyarakat yang sedang membangun di Papua tidak dikatakan pelanggaran HAM.
Karena dia menilai setelah peristiwa di Nduga, tidak ada aktivis HAM yang mengutuk kejadian tersebut, sehingga dirinya mengajak semua anak bangsa untuk membuka mati hati untuk bersama-sama membela NKRI dari rongrongan kelompok bersenjata.
Berita Terkait
-
Wiranto Tegaskan Bisa Lakukan Pendekatan Militer di Papua Usai Penembakan
-
Takut Penyisiran TNI, Ribuan Warga Nduga Lari ke Hutan Hadapi Kematian
-
OPM dan Gereja di Papua Ungkap 4 Warga Sipil Nduga Tewas Dibom TNI
-
Usai Penembakan OPM, TNI Berniat Ambil Alih Proyek Trans Papua
-
Penembakan di Papua, Jubir TKN: Masyarakat Semakin Simpatik ke Jokowi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO