Suara.com - Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespon ucapan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang meminta Partai Golkar tidak meniru Demokrat karena berkorupsi meski meneriakan jargon anti korupsi. Justru Ferdinand melihat hal sebaliknya.
Ferdinand mengatakan, seharusnya Jusuf Kalla yang meminta Demokrat untuk tidak meniru Golkar. Sebab menurut Ferdinand, justru lebih banyak kader Golkar yang tersandung kasus korupsi ketimbang Partai Demokrat.
"Terbalik, justru pernyataan JK ini terbalik. Dari segi manapun ini terbalik. Mestinya JK mengingatkan Demokrat agar tidak meniru Golkar. Kenapa? Karena Golkar ternyata lebih banyak kadernya yang korup daripada Demokrat," ucap Ferdinand kepada Suara.com, Jumat (21/12/2018).
Melihat rekam jejak korupsi kader partai, Ferdinand menghitungnya dari lamanya partai tersebut berdiri. Ia kemudian membandingkan kalau Golkar lebih banyak koruptor serta aksi korupsinya ketimbang Demokrat.
"Golkar juga jauh lebih tua dari Demokrat, tentu korupsinya lebih banyak. Jadi yang benar itu, Demokrat jangan tiru Golkar apalagi tiru JK," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau Partai Golkar tidak mencontoh Partai Demokrat soal jargon anti korupsi. Hal itu, disampaikan JK lantaran Partai Demokrat sempat membuat jargon anti korupsi namun banyak kadernya yang belakangan ini justru terjerat kasus korupsi.
Menurut JK, Partai Golkar juga pernah mengatakan anti korupsi. Namun ternyata mantan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar yakni Setya Novanto dan Idris Marham juga tersangkut kasus korupsi.
"Ini memang sulit karena kalau kita bicara Golkar anti korupsi, wah (mantan) Ketum dan (mantan) Sekjen ada kendala. Bagaimana caranya kita membenarkan itu. Jadi harus dicari tema yang lain," tutur JK saat berpidato di acara Pertemuan Akhir Tahun Partai Golkar di Hotel Darmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2018).
Baca Juga: Miris, Modus Fitnah ala Pelanggan Ojol demi Jasa Gratisan
Berita Terkait
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre
-
Saksi Ahli Pidana Kubu Nadiem Beberkan Empat Syarat Penetapan Tersangka