Suara.com - Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menilai kasus pemotongan salib di kuburan Albertus Slamet Sugihardi di TPU Jambon, Purbayan, Kotagede sudah selasai. Haryadi justru menyalahkan media yang membesarkan kasus itu.
Seperti diketahui, kasus pemotongan salib ini kemudian viral ke media sosial dan menuai kecaman publik karena dianggap sebagai praktik intoleransi yang mencoreng citra Jogja.
Haryadi Suyuti mengaku sudah menggali persoalan secara utuh yang terjadi di Purbayan, Kotagede. Menurutnya, hubungan sosial masyarakat di sana sebetulnya terjalin dengan baik. Namun ia justru menuding pemberitaan yang menyebabkan kasus tersebut viral di media.
"Kotagede sebetulnya tidak terjadi apa-apa, tetapi pemberitaan di luar wilayah justru menjadi tinggi tensinya. Sekarang semuanya sudah selesai," katanya, Kamis (20/12/2018).
Seperti diberitakan sebelumnya, warga memotong salib pada nisan milik Almarhum Albertus Slamet Sugihardi di TPU Jambon, Purbayan, Kotagede karena dianggap sebagai simbol kristiani. Warga sekitar enggan memberi komentar pascakejadian ini viral di media massa. Di media sosial, publik mengecam praktik intoleransi yang dinilai mencoreng citra Kota Jogja tersebut.
Warga berdalih, pemotongan salib pada nisan almarhum sudah berdasarkan kesepakatan dengan keluarga almarhum. Pasalnya, mayoritas penghuni makam tersebut merupakan warga muslim sehingga warga tak berkenan ada simbol kristiani seperti salib. Tak hanya itu, alasan lainnya warga ingin menjadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU) itu menjadi permakaman khusus warga muslim. (HarianJogja.com)
Berita Terkait
-
Cerita Pastur yang Temui Maria Usai Insiden Pemotongan Salib Nisan Slamet
-
Kisah Ojol Difabel Difa Bike Yogya: Berawal dari Penggembala Bebek
-
Potong Salib di Kuburan Albertus Slamet Sampai ke Telinga Mendagri
-
Sultan HB X: Pemotongan Salib Makam Slamet Bukan Aksi Intoleransi
-
Yang Aneh dalam Insiden Pemotongan Nisan Salib di Makam Slamet
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu