Suara.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria merespons ucapan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta seluruh pihak tak mengganggu Koalisi Indonesia Adil dan Makmur bukanlah mengada-ada. Sebab, Riza menilai permintaan itu disampaikan SBY itu lantaran sudah ada pihak yang dianggap berusaha menyenggol kubunya menjelang Pilpres 2019.
Dia juga meminta agar gangguan yang disebutkan SBY tidak dianggap sepele terutama oleh aparat penegak hukum.
"Seorang yang cerdas, berintegrasi, memiliki jaringan luas seperti pak SBY menyampaikan jangan ganggu kami berarti ada yang mengganggu, berarti ada potensi gangguan sehingga pak SBY sampai mengingatkan, sampai menyampaikan seperti itu," jelas Riza di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2018).
Namun, Riza tidak bisa menjelaskan secara gamblang adanya gangguan yang dimaksudkan SBY. Dia hanya mencontohkan salah satuya yakni kasus ratusan perobekan baliho serta bendera partai Demokrat di Pekanbaru, Riau beberapa waktu lalu.
"Ini bukan soal orang dibayar atau cari uang receh, ini ada kepentingan tertentu, ada yang memerintahkan, ada kepentingan-kepentingan sehingga pak SBY sampai kecewa dan tentu sampai marah," kata dia.
Sebelumnya, SBY menegaskan, partai-partai koalisi pendukung Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno akan menggunakan masa kampanye sesuai kebutuhan konstituen.
Kami ingin berjuang baik-baik akan menjalankan poltik dan kampanye pemilu, sebagaimana yang dijalankan konstitusi, UU, sistem dan peraturan yang berlaku," kata SBY seusai bertemu Prabowo di kediamannya, Jalan Mega Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Jumat (21/12/2018).
Oleh karena itu, SBY meminta kepada siapa pun untuk tidak menyerangnya, Prabowo, dan partai-partai koalisi memakai isu tak substansial.
"Tolong kami jangan diganggu, karena kami tidak akan mengganggu siapa pun," ujarnya.
Baca Juga: Satgas Anti Mafia Bola Usut Praktek Suap Libatkan Klub Sepak Bola Daerah
Berita Terkait
-
Anggap Pencitraan Jokowi, Gerindra: Sama Saja, Kita Dibodohi soal Freeport
-
DPR: Pelimpahan Kewenangan BP Batam Langgar UU, Ini Bahaya, Kami Protes
-
Heboh Warga Protes Pencopotan Spanduk Prabowo, Ini Kata Walikota Semarang
-
Nilai Kemanusiaan Gus Dur Diharapkan Hidup dalam Kontestasi Pilpres
-
Bertemu Prabowo, SBY Kritik Pers Hanya Sajikan Sensasional Selama Pilpres
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji
-
22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa
-
Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!
-
Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia
-
Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal
-
RUU PPRT Belum Tuntas usai 22 Tahun, Koalisi Minta Presiden Segera Ambil Sikap
-
Stok Bensin dan Gas LPG Aman? Simak 5 Fakta Indonesia Borong Minyak Rusia
-
Sambil Dekap Buku Jokowis White Paper, Rismon Mengaku Bisa Tidur Nyenyak usai SP3
-
YouTube Hapus Video Lego Kritik Trump, Iran Murka: Pembungkaman Ala Barat