Suara.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menganggap keberhasilan pemerintah meraih 51 persen saham PT Freeport hanya bentuk dari pencitraan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pasalnya, kata dia, banyak poin-poin terkait terjadinya pelepasan saham itu yang malah bukan sesuatu yang harus dibanggakan.
Riza mengungkapkan bahwa pelepasan saham atau divestasi PT Freeport Indonesia dibantu oleh PT Inalum dengan menggunakan globalbond atau obligasi internasional. Menurutnya, hal itu justru malah membodohi masyarakat.
Pasalnya, jika diteliti lebih dalam, penggunaaan globalbond oleh PT Inalum itu artinya membeli saham PT Freeport dengan menggunakan dana dari pihak asing.
"Artinya apa? Itu utang dari asing. Sama juga bohong. Sama juga dimiliki asing, dibayar pakai dolar dan sebagainya. Sederhana saja. Jadi kita ini dibodohin aja soal Freeport," kata Riza di kawasan Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2018).
Menurut Riza, pembelian saham PT Freeport bisa dikatakan membanggakan kalau menggunakan dana murni dari negara ataupun murni dari pembelian saham oleh masyarakat Indonesia sendiri.
Sementara, jika pembelian saham PT Freeport melalui PT Inalum dengan globalbond, artinya menurutnya malah nantinya yang untung balik lagi ke pihak asing. Bahkan kata Riza, bisa saja CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson juga memiliki saham di PT Inalum.
"Penyertaan modal Inalum itu pakai dana asing. Ya, sama saja, Mc Moran juga nanti yang beli. Orang bilang hebat, justru saya bilang keblinger ini," ujarnya.
Terkait hal ini, Riza menyimpulkan bahwa keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi mendapatkan 51 persen saham PT Freeport hanyalah pencitraan menjelang Pemilihan Presiden 2019. Bahkan menurutnya, hal tersebut malah makin menunjukkan kalau pemerintah Jokowi pro terhadap asing.
"Karena Freeport dibayar oleh asing menggunakan metode global bond, bukan domestic bond. Jelas sekali (pencitraan). Jadi rakyat sudah cerdas, ini akal-akalan," pungkasnya.
Baca Juga: Instagram Beri Kado untuk Raffi Ahmad dan 5 Selebriti Ini, Apa Isinya?
Berita Terkait
-
DPR: Pelimpahan Kewenangan BP Batam Langgar UU, Ini Bahaya, Kami Protes
-
Soal Salam 2 Jari, Taufik: Yang Melaporkan Anies Tak Ngerti Aturan
-
Pose Dua Jari di Acara Gerindra, Komunitas Pengacara Ancam Laporkan Anies
-
Jika Kalah Pilpres, Sandiaga Uno Kembali Jadi Wagub DKI Jakarta?
-
Kasus Penghinaan Jokowi, Habib Bahar Smith Bakal Diperiksa di Penjara
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional