Suara.com - Pemerintah Indonesia akhirnya berhasil membeli 51 persen saham PT Freeport Indonesia. 10 persennya bisa dinikmati oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika.
Terkait hal ini, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai 10 persen dari pembelian saham oleh pemerintah melalui PT Inalum memiliki dampak untuk kehidupan masyarakat Papua. Pasalnya, kata dia angka 10 persen saham dari pengelolaan emas bukanlah nilai yang sedikit.
"Ini kan perusahaan emas pasti untungnya besar. Nah, kalau untungnya besar ya dia (Papua) dapat 10 persen kan ya pasti akan meningkatkan pendapat PAD dari Pemda," kata Enny di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2018).
Namun, menurutnya keuntungan yang diperoleh dari pembelian saham tersebut harus dilihat secara mendalam. Pasalnya, pembelian saham PT Freeport yang dilakukan oleh pemerintah melalui PT Inalum itu dengan cara menggunakan globalbond atau obligasi internasional.
Globalbond tersebut, kata Enny memiliki bunga pada pembayaran di setiap tahunnya dan akan terus meningkat. Untuk bisa merebut 51 persen saham PT Freeport, PT Inalum harus memiliki dana sebesar US$ 3,85 miliar atau setara Rp 54 triliun.
"Justru yang harus diperhatikan juga ini kan Rp 57 triliun itu dibiayai dengan global bond. Global bond itu tahap satu tahun pertama itu 5,7 bunganya. Terus lima tahun kemudian 5 koma sekian terus 1 tahun kemudian itu 6 persen lebih," ujarnya.
Ketimbang melihat keuntungan, Enny justru memperhatikan soal kesanggupan PT Inalum untuk membayar bunga-bunga dari hasil penggunaan globalbond tersebut.
"Mulai tahun pertama harus bayar tuh Inalum nanti test guest pertama adalah apakah kontribusi dari untungnya mengelola Freeport oleh Inalum ini bisa enggak bayar bunga," pungkasnya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo mengumumkan pelunasan divestasi PT Freeport kepada PT Inalum (Persero) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12/2018). PT Inalum membeli 51,23 persen dengan menggunakan globalbond.
Baca Juga: Polisi Larang Jemaat Gereja Bawa Ransel Saat Perayaan Natal
Kepemilikan 51.23 persen tersebut nantinya akan terdiri dari 41.23 persen untuk Inalum dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah Papua. Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM) yang 60 persen sahamnya akan dimiliki oleh Inalum dan 40 persen oleh BUMD Papua.
Berita Terkait
-
Gerindra: Kontrak Freeport Habis 2021, Bukan Kewenangan Presiden Sekarang
-
Anggap Pencitraan Jokowi, Gerindra: Sama Saja, Kita Dibodohi soal Freeport
-
Papua Dapat Saham 10 Persen Freeport, INALUM 41.23 Persen
-
Jokowi: Saham PT Freeport Sudah 51,2 Persen Beralih ke PT Inalum
-
Manchester United Raup Untung Usai Pecat Mourinho, Kok Bisa?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Prabowo Kumpulkan Eks Menlu: Apa Saja Poin Krusial Arah Politik Luar Negeri di Istana?
-
Partai Demokrat Desak Angka Ambang Batas Parlemen Dikecilkan, Herman Khaeron Ungkap Alasannya!
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Saat Indonesia Jadi Pasar Rokok Terbesar ASEAN, Siapa Lindungi Generasi Muda?
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah