Gerindra: Kontrak Freeport Habis 2021, Bukan Kewenangan Presiden Sekarang

Suara.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menuding Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan pembohongan publik di balik klaim keberhasilan pemerintah di bidang infrastruktur dan pelepasan saham PT Freeport. Menurutnya, langkah itu hanya ditujukkan untuk mencari simpati masyarakat menjelang Pemilihan Presiden 2019.

Menurut Riza, pelepasan 51 persen saham PT Freeport kepada PT Inalum yang baru dilakukan justru bukan kewenangan Jokowi. Hal itu lantaran kontrak kerja sama yang dilakukan antara PT Freeport dengan pemerintah baru selesai pada 2021.

"Kontraknya habis 2021. Harusnya ini kewenangan presiden berikutnya, bukan kewenangan presiden sekarang. Ya, jelas sekali ada kepentingan politik di sini," kata Riza di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2018).

Selain itu, Riza juga menyoroti soal peresmian tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta - Surabaya yang dilakukan Jokowi pada Kamis (20/12/2018) lalu. Sejatinya, peresmian tol baru itu dilakukan apabila seluruh pembangunan infrastruktur sudah rampung seluruhnya.

"Jangan-jangan satu ruas nanti lima kali diresmikan. Dibagi lima, gitu loh. Ini kan terjadi banyak sekali peresmian proyek pembangunan sebagian-sebagian diresmikan. Ini enggak bener gitu loh," ujarnya.

Terkait hal ini, Riza meminta kepada para pembantu Jokowi untuk bisa memberi masukan kepada Kepala Negara agar tidak melakukan kesalahan saat mengeluarkan kebijakan.

"Orang-orang di sekitarnya, pejabat terkait, tolong dong beri masukan, diingatkan Presiden ya. Jangan sampai Presiden membuat keputusan, kebijakan yang salah," pungkasnya.