Suara.com - Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menyiarkan secara langsung acara debat calon presiden dan calon wakil presiden yang direncanakan berlangsung sebanyak lima kali.
Sudirman menyarankan, KPU bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar mengarahkan seluruh stasiun televisi nasional yang menggunakan frekuensi publik, menyiarkan secara langsung acara debat tersebut.
"Negara ini sangat luas, kami ingin saudara kita yang ada di pelosok Tanah Air memperoleh informasi objektif terkait pasangan calon," kata Sudirman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (26/12/2018).
Karena itu, Sudirman Said menilai seluruh stasiun televisi yang menggunakan frekuensi publik harus menyiarkan secara langsung semua debat paslon tersebut.
Menurut Sudirman, kepentingan semua acara debat capres-cawapres ini disiarkan langsung oleh seluruh stasiun televisi sangat besar karena masyarakat berhak tahu lebih dalam mengenai apa yang akan dilakukan paslon jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-20124.
"Pasangan calon presiden dan wakil presiden menyampaikan langsung gagasannya sangat penting diketahui masyarakat. Sehingga masyarakat tahu bahwa paslon tersebut paham betul bagaimana cara membawa bangsa yang besar ini ke depannya," ujarnya seperti diwartakan Antara.
Mantan Menteri ESDM itu mengatakan, melalui acara debat capres-cawapres yang disiarkan secara langsung, masyarakat akan mengetahui paslon mana yang benar-benar mengerti persoalan dan mampu menyajikan solusi bagi bangsa.
Sudirman menilai masyarakat akan mengerti ke arah mana bangsa ini akan dibawa oleh calon pemimpinnya ke depan dan hal terpenting adalah masyarakat menjadi tahu, sejauh mana paslon menguasai permasalahan yang terjadi di negara ini.
"Kalau paslonnya gagap dan tidak menguasai masalah, ini akan menjadi masalah besar. Karena rakyat ibarat beli kucing dalam karung," katanya.
Baca Juga: Pelaku Penembak Anggota TNI di Jatinegara Dibawa ke POM AU
Sebelumnya, KPU bersama partai politik telah menyepakati jadwal debat Pilpres 2019, yang akan diselenggarakan sebanyak lima kali yang seluruhnya digelar di Jakarta.
Debat rencananya dilakukan pada 17 Januari 2019, 17 Februari, 17 Maret, dan 30 Maret. Sementara debat terakhir belum ditentukan tanggalnya karena KPU dan tim kampanye masih akan mengecek jadwal masing-masing pasangan calon.
Berita Terkait
-
Malam Ini, Prabowo Ikut Keluarga Rayakan Natal 2018 di Rumah Oma
-
Prabowo: Selamat Hari Raya Natal untuk Seluruh Umat Kristiani
-
Cara Lucu Pembaca Suara.com Sambut Seruan Jihad Harta Neno Warisman
-
Di Tengah Jalan, Sandiaga Dihadang dan Dipaksa Turun Pendukungnya Sendiri
-
Minta Impor Disetop, Petani Kedelai Sumbang Dana untuk Kampanye Sandiaga
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Terseret Kasus Ekspor CPO, Dua Raksasa Sawit Bayar Uang Pengganti Triliunan dengan Cara Dicicil!
-
MBG ala Jusuf Hamka, Makan Gratis yang Bikin Anak-Anak SD Tambora Senyum Ceria
-
Gubernur Riau Diduga Pakai Uang Pemerasan untuk Jalan-Jalan ke Inggris dan Brasil
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba