Suara.com - Petani kedelai di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah memberikan sumbangan dana untuk kampanye Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno. Sumbangan dari urunan anggota sebesar Rp 4,5 juta itu diserahkan perwakilan petani bernama Aan kepada Sandiaga di Coffe Galang, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kilometer 15, Makasar, Sulawesi Selatan, Senin (24/12/2018).
Uang sumbangan Rp 4,5 juta yang diberikan ke Sandiaga pecahan Rp 50 ribu. Laki-laki bertunuh besar tersebut lebih dulu mengejar Cawapres nomor urut 02 usai menjadi pembicara bersama milenial.
"Gunakan sumbangan kami secara maksimal pak. Kami petani kedelai meminta stop impor hasil pertanian pak," kata Aan seperti dilansir dari Antara.
Sandiaga Uno menerima uang sumbangan tersebut dan akan digunakan untuk keperluan kampanye. Mantan Wagub Jakarta ini kemudian berkomitmen akan menghentikan impor hasil pertanian jika menang Pemilu 2019.
"Terima kasih Pak. Kami sudah bertekad akan menghentikan impor hasil pertanian apalagi jika petani sedang panen. Kami juga akan menggenjot produksi dalam negeri hingga tercipta swasembada pangan," kata Sandiaga.
Dana sumbangan dari petan kedelai, kata Sandiaga, akan segera dilaporkan ke Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
"Sumbangan Pak Aan ini akan kami laporkan ke Badan Pemenangan Nasional (BPN) agar masuk sumbangan yang kami laporkan tanggal 27 tiap bulannya,' jelas Sandiaga.
Dihadapan para milenial di Makassar, Sandiaga mengatakan bahwa kaum milenial harus jeli dalam mencari peluang menciptakan pekerjaan, mulai dari bisnis kuliner hingga berbagai peluang bisnis lainnya yang dapat memberikan keuntungan.
"Milenial itu harus menciptakan lapangan kerja, jangan mencari kerja. Indonesia akan mendapatkan keuntungan demografi di 2020. Jika deregulasi ekonomi masih berbasis impor dan tidak membatasinya dengan menggenjot produksi nasional, kita akan jadi penonton bukan pemain," terang Sandi.
Baca Juga: Air Laut Naik 2 Meter Luber ke Daratan, Warga Gorontalo Panik
Berita Terkait
-
Sandiaga Ajak Masyarakat Bantu Tangani Korban Tsunami Selat Sunda
-
Siasat Prabowo - Sandiaga Kalahkan Jokowi - Maruf di Gorontalo
-
Heboh Warga Protes Pencopotan Spanduk Prabowo, Ini Kata Walikota Semarang
-
Bertemu Prabowo, SBY Kritik Pers Hanya Sajikan Sensasional Selama Pilpres
-
Calon Wagub DKI Tak Dikenal, PKS Minta Gerindra Bantu Perkenalkan ke DPRD
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah