Suara.com - Petani kedelai di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah memberikan sumbangan dana untuk kampanye Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno. Sumbangan dari urunan anggota sebesar Rp 4,5 juta itu diserahkan perwakilan petani bernama Aan kepada Sandiaga di Coffe Galang, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kilometer 15, Makasar, Sulawesi Selatan, Senin (24/12/2018).
Uang sumbangan Rp 4,5 juta yang diberikan ke Sandiaga pecahan Rp 50 ribu. Laki-laki bertunuh besar tersebut lebih dulu mengejar Cawapres nomor urut 02 usai menjadi pembicara bersama milenial.
"Gunakan sumbangan kami secara maksimal pak. Kami petani kedelai meminta stop impor hasil pertanian pak," kata Aan seperti dilansir dari Antara.
Sandiaga Uno menerima uang sumbangan tersebut dan akan digunakan untuk keperluan kampanye. Mantan Wagub Jakarta ini kemudian berkomitmen akan menghentikan impor hasil pertanian jika menang Pemilu 2019.
"Terima kasih Pak. Kami sudah bertekad akan menghentikan impor hasil pertanian apalagi jika petani sedang panen. Kami juga akan menggenjot produksi dalam negeri hingga tercipta swasembada pangan," kata Sandiaga.
Dana sumbangan dari petan kedelai, kata Sandiaga, akan segera dilaporkan ke Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
"Sumbangan Pak Aan ini akan kami laporkan ke Badan Pemenangan Nasional (BPN) agar masuk sumbangan yang kami laporkan tanggal 27 tiap bulannya,' jelas Sandiaga.
Dihadapan para milenial di Makassar, Sandiaga mengatakan bahwa kaum milenial harus jeli dalam mencari peluang menciptakan pekerjaan, mulai dari bisnis kuliner hingga berbagai peluang bisnis lainnya yang dapat memberikan keuntungan.
"Milenial itu harus menciptakan lapangan kerja, jangan mencari kerja. Indonesia akan mendapatkan keuntungan demografi di 2020. Jika deregulasi ekonomi masih berbasis impor dan tidak membatasinya dengan menggenjot produksi nasional, kita akan jadi penonton bukan pemain," terang Sandi.
Baca Juga: Air Laut Naik 2 Meter Luber ke Daratan, Warga Gorontalo Panik
Berita Terkait
-
Sandiaga Ajak Masyarakat Bantu Tangani Korban Tsunami Selat Sunda
-
Siasat Prabowo - Sandiaga Kalahkan Jokowi - Maruf di Gorontalo
-
Heboh Warga Protes Pencopotan Spanduk Prabowo, Ini Kata Walikota Semarang
-
Bertemu Prabowo, SBY Kritik Pers Hanya Sajikan Sensasional Selama Pilpres
-
Calon Wagub DKI Tak Dikenal, PKS Minta Gerindra Bantu Perkenalkan ke DPRD
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Terkuak! Cacahan Uang BI Awalnya Mau Dibuang ke Bantar Gebang
-
Gempa Pacitan Disebut Berada di Zona Megathrust, Pakar Tegaskan Tak Berdampak ke Sesar Opak di DIY
-
KPK Ungkap Tersangka dari Bea Cukai Sewa Safe House untuk Simpan Duit dan Barang
-
Wamensos Agus Jabo: Sekolah Rakyat Jadi Solusi Cegah Tragedi Siswa di Ngada NTT Terulang
-
Kemensos Bidik 400 Ribu Lansia dan Disabilitas Akan Dapat MBG
-
Santai Jelang Diperiksa Polisi, Haris Azhar: Klarifikasi Pandji Masih Tahap Ngobrol
-
Panik Gempa Dini Hari, Belasan Warga Bantul Luka-luka Akibat Terbentur saat Selamatkan Diri
-
Jaksa Sebut Temukan Bukti Tekanan Proyek Chromebook, Kesaksian PPK Berpotensi Beratkan Nadiem
-
Duduk Perkara Ketegangan Dishub DKI dan Sekelompok Pria di Tanah Abang Terkait Parkir Trotoar
-
Usut Manipulasi Pajak, Kejagung Tunggu Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP