Suara.com - Total sebanyak 3.200 personel gabungan melakukan evakuasi pasca tsunami Selat Sunda menerjang pesisir Pandeglang. Mereka juga melakukan evakuasi juga penyaluran bantuan logistik.
Penanganan bencana tsunami Selat Sunda terus dilakukan di daerah-daerah terdampak tsunami di 10 kecamatan agar bisa ditangani dengan baik. Mereka petugas melibatkan 3.200 personel, di antaranya TNI sekitar 1.800 personel, Polri 1.300 personel, BNPB, Basarnas dan BPBD.
"Kami berharap penanganan itu cepat bergerak untuk membantu warga yang terdampak tsunami," kata Bupati pandegalng Irna Narulita di Labuan, Banten, Rabu (26/12/2018).
Selain itu juga dibantu relawan-relawan dari berbagai organisasi kemasyarakan, seperti OKP Pemuda Pancasila dan Tagana. Penanganan tsunami Selat Sunda difokuskan di daerah Panimbang dan Sumur, karena banyak korban yang belum ditemukan.
Di samping itu juga petugas membantu menyalurkan bantuan logistik di tempat pengungsian maupun di kantor desa setempat.
"Kita mengutamakan pencarian jenazah yang belum ditemukan bisa ditemukan juga menyalurkan bantuan logistik," katanya menjelaskan.
Menurut dia, dari 10 kecamatan yang terdampak tsunami Selat Sunda, namun kondisi yang lebih parah di empat kecamatan antara lain Pantai Carita, Labuan, Panimbang, dan Sumur. Di empat kecamatan itu jumlah korban meninggal,luka-luka dan kerusakan infrastuktur cukup tinggi.
Saat ini, petugas gabungan terus melakukan penyisiran, evakuasi dan membersihkan puing-puing.
"Kami menerima laporan korban meninggal sudah mencapai di atas 300 orang," katanya.
Baca Juga: Rekannya Jadi Korban Tsunami Banten, Pegawai Kemenpora Kenakan Pita Hitam
Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten Ajun Komisaris Besar Edy Sumardi mengatakan kepolisian juga membantu untuk melakukan evakuasi, pengidentifikasian nama korban juga penyaluran bantuan logistik bagi warga yang terdampak tsunami Selat Sunda.
"Kami melibatkan 1.300 personel,termasuk Brimob untuk penanganan pascabencana tsunami Selat Sunda itu," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Rekannya Jadi Korban Tsunami Banten, Pegawai Kemenpora Kenakan Pita Hitam
-
BNPB Nyatakan Ancol Aman dari Dampak Tsunami Selat Sunda
-
7 Objek Wisata di Lamsel yang Tutup karena Diterjang Tsunami Selat Sunda
-
Bagaimana Cara Atasi Peristiwa Traumatik Pasca Tragedi Bencana?
-
Imbas Tsunami Selat Sunda, Penyeberangan Merak - Bakauheni Sepi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
Terkini
-
Indonesia di Ambang Amarah: Belajar dari Ledakan di Nepal, Rocky Gerung dan Bivitri Beri Peringatan!
-
Ganggu Masyarakat, Kakorlantas Bekukan Penggunaan Sirene "Tot-tot Wuk-wuk"
-
Angin Segar APBN 2026, Apkasi Lega TKD Bertambah Meski Belum Ideal
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri