Suara.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin mempertanyakan kebenaran atas pernyataan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang menyebut indeks demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.
Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily lantas meminta Fadli Zon untuk tidak seenaknya dalam memaparkan sebuah data.
"Data dari mana itu Fadli Zon dapatnya? Ambil data kok seenaknya?," kata Ace lewat keterangan resmi, Rabu (2/1/2019).
Menurut Ace, apa yang disampaikan Fadli Zon yang merujuk dari data Freedom House terkait adanya penurunan status Indonesia dari negeara bebas (free) menjadi negara bebas sebagian (partly free) pada 2018 itu tidak benar. Ace mengatakan, Indonesia sejak 2014 masih tetap berstatus negara bebas sebagian (partly free).
"Menurut data The Freedom House, tidak benar Indonesia statusnya turun dari Free ke Partly Free. Indonesia masih tetap Partly Free, bahkan status itu tidak berubah dari 2014, nilai agregatnya pun stabil di angka 65," ujar dia.
Terkait itu, Ace menyebut, angka tersebut memang sempat mengalami penurunan dari 65 ke 64. Adapun, berdasarkan data Freedom House, hal tersebut lantaran adanya kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dinilai sebagai bentuk persekusi atau kriminalisasi atas tuduhan penghinaan agama.
"Dan ini ulah Fadli Zon dan kawan-kawan yang selalu mendorong isu-isu agama untuk kepentingan politik. Jelas saja indeks demokrasi Indonesia turun, kebebasan memeluk agama, peradaban agama lain selain Islam di Indonesia semakin tergerus, aksi-aksi bela Islam, persekusi non muslim marak terjadi, di mana momentum awalnya ada di Pilkada DKI, di mana timnya Prabowo yang memulai," tutur Ace.
"Justru ini kesalahan Fadli, dan kawan-kawan. Indeks akan makin parah jika orang seperti mereka yang berkuasa," sambung dia.
Bersamaan dengan itu, Ace sejatinya tidak menampik bilamana apa yang dikatakan Fadli bahwa menurut The Economist Intellegence Unit (EIU) 2017, Indeks Demokrasi Indonesia turun 20 peringkat menjadi 68 dibanding tahun 2016 yang berada di peringkat 48. Hanya saja, menurut Ace, itu berdasarkan data tahun 2017 bukan 2018.
Baca Juga: Nyaris Tewas Usai Bakar Diri, Nenek Ratini Ditemukan Gosong di Kamar Mandi
"Memang Indeks Demokrasi Indonesia benar turun 20 peringkat dibanding tahun 2016 seperti yang dikatakan Fadli Zon. Perlu dicatat itu tahun 2017, bukan 2018 seperti yang dikatakan Fadli," pungkasnya.
Berita Terkait
-
TKN: Jokowi - Ma'ruf yang Akan Sampaikan Visi - Misi di Acara KPU
-
Kubu Prabowo: Budiman Sudjatmiko Kebanyakan Baca Buku Berbau Kiri
-
Sandiaga Klaim Bangun Tol Cipali Tanpa Utang, Kubu Jokowi: Bohong!
-
Pembangunan Rumah Rusak Akibat Tsunami Selat Sunda Segera Dibangun
-
Dampak Tsunami Selat Sunda di Lampung, Jokowi Minta Fokus Bangun Rumah
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung