Suara.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin mempertanyakan kebenaran atas pernyataan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang menyebut indeks demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.
Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily lantas meminta Fadli Zon untuk tidak seenaknya dalam memaparkan sebuah data.
"Data dari mana itu Fadli Zon dapatnya? Ambil data kok seenaknya?," kata Ace lewat keterangan resmi, Rabu (2/1/2019).
Menurut Ace, apa yang disampaikan Fadli Zon yang merujuk dari data Freedom House terkait adanya penurunan status Indonesia dari negeara bebas (free) menjadi negara bebas sebagian (partly free) pada 2018 itu tidak benar. Ace mengatakan, Indonesia sejak 2014 masih tetap berstatus negara bebas sebagian (partly free).
"Menurut data The Freedom House, tidak benar Indonesia statusnya turun dari Free ke Partly Free. Indonesia masih tetap Partly Free, bahkan status itu tidak berubah dari 2014, nilai agregatnya pun stabil di angka 65," ujar dia.
Terkait itu, Ace menyebut, angka tersebut memang sempat mengalami penurunan dari 65 ke 64. Adapun, berdasarkan data Freedom House, hal tersebut lantaran adanya kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dinilai sebagai bentuk persekusi atau kriminalisasi atas tuduhan penghinaan agama.
"Dan ini ulah Fadli Zon dan kawan-kawan yang selalu mendorong isu-isu agama untuk kepentingan politik. Jelas saja indeks demokrasi Indonesia turun, kebebasan memeluk agama, peradaban agama lain selain Islam di Indonesia semakin tergerus, aksi-aksi bela Islam, persekusi non muslim marak terjadi, di mana momentum awalnya ada di Pilkada DKI, di mana timnya Prabowo yang memulai," tutur Ace.
"Justru ini kesalahan Fadli, dan kawan-kawan. Indeks akan makin parah jika orang seperti mereka yang berkuasa," sambung dia.
Bersamaan dengan itu, Ace sejatinya tidak menampik bilamana apa yang dikatakan Fadli bahwa menurut The Economist Intellegence Unit (EIU) 2017, Indeks Demokrasi Indonesia turun 20 peringkat menjadi 68 dibanding tahun 2016 yang berada di peringkat 48. Hanya saja, menurut Ace, itu berdasarkan data tahun 2017 bukan 2018.
Baca Juga: Nyaris Tewas Usai Bakar Diri, Nenek Ratini Ditemukan Gosong di Kamar Mandi
"Memang Indeks Demokrasi Indonesia benar turun 20 peringkat dibanding tahun 2016 seperti yang dikatakan Fadli Zon. Perlu dicatat itu tahun 2017, bukan 2018 seperti yang dikatakan Fadli," pungkasnya.
Berita Terkait
-
TKN: Jokowi - Ma'ruf yang Akan Sampaikan Visi - Misi di Acara KPU
-
Kubu Prabowo: Budiman Sudjatmiko Kebanyakan Baca Buku Berbau Kiri
-
Sandiaga Klaim Bangun Tol Cipali Tanpa Utang, Kubu Jokowi: Bohong!
-
Pembangunan Rumah Rusak Akibat Tsunami Selat Sunda Segera Dibangun
-
Dampak Tsunami Selat Sunda di Lampung, Jokowi Minta Fokus Bangun Rumah
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 5 Bek Kanan Terbaik Premier League Saat Ini: Dominasi Pemain Arsenal
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik
-
Terjaring OTT, Gubernur Riau Abdul Wahid Digelandang ke KPK Besok
-
Prabowo ke Tanah Abang! KAI Ungkap Agenda Mendadak di Istana