Suara.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, turut angkat suara soal siapa yang berhak menyampaikan visi misi capres - cawapres pada 9 Januari mendatang. Sandiaga tegaskan kalau penyampaian visi dan misi harus dilakukan oleh capres - cawapres itu sendiri.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan bahwa format penyampaian visi dan misi akan disampaikan oleh masing-masing tim sukses. Berbeda dengan format KPU, Sandiaga malah ingin apabila masing-masing pasangan calon (paslon)lah yang seharusnya menyampaikan langsung kepada masyarakat.
"Saya dan Pak Prabowo berniat menyampaikan itu oleh kami sendiri. Kita harus yang bacakan sendiri. Ini adalah bentuk keseriusan Prabowo-Sandiaga, kita terus bacakan sendiri dari pasangan calonnya visi dan misinya," kata Sandiaga di Gedung Dewan Dakwah, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (2/1/2018) malam.
Menurutnya, pemaparan visi dan misi menjadi salah satu indikator penting bagi capres - cawapres sebelum masyarakat secara matang akan memilih siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Karena mengingat momen tersebut penting, Sandiaga ingin dirinya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan visi dan misinya langsung kepada masyarakat, bukan diwakilkan oleh tim kampanye.
"Jadi bagi kami adalah satu hal yang sangat-sangat penting dan krusial buat kita menyampaikan sendiri dari mulut kita sendiri. Jadi jangan sampai dibacakan bukan pasangan calon. Kita sampaikan sejelas-jelasnya," pungkasnya.
Untuk diketahui, masing-masing tim kampanye paslon sepakat apabila penyampaian visi dan misi yang akan digelar pada 9 Januari mendatang disampaikan langsung oleh masing-masing paslon.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi - Maruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengatakan pentingnya paslon menyampaikan langsung lantaran dapat memelihara originalitas dari visi dan misi itu sendiri.
"Tentu saja bapak Presiden (Jokowi) dan Ma'ruf Amin-lah yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang menyampaikan gagasan visi misi tersebut," ujar Hasto di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (2/1/2019).
Hal yang sama diungkapkan oleh kubu Prabowo. Badan Pemenangan Nasional (BPN) sedari awal KPU menjadwalkan momen penyampaian visi dan misi sebelum sesi debat digelar, sudah memberikan usul agar paslonlah yang harus menyampaikan visi dan misi.
Baca Juga: KPU Minta Polisi Lacak Penyebar Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Dicoblos
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Drone Misterius, Serdadu Diserang: Apa yang Terjadi di Area Tambang Emas Ketapang?
-
Wujudkan Kampung Haji Indonesia, Danantara Akuisisi Hotel Dekat Ka'bah, Ikut Lelang Beli Lahan
-
Banyak Terjebak Praktik Ilegal, KemenPPPA: Korban Kekerasan Seksual Sulit Akses Aborsi Aman
-
Sejarah Baru, Iin Mutmainnah Dilantik Jadi Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta Sejak 2008
-
Yusril Beri 33 Rekomendasi ke 14 Kementerian dan Lembaga, Fokus Tata Kelola Hukum hingga HAM Berat
-
Cerita Polisi Bongkar Kedok Klinik Aborsi di Apartemen Basura Jaktim, Janin Dibuang di Wastafel
-
Telepon Terakhir Anak 9 Tahun: Apa Pemicu Pembunuhan Sadis di Rumah Mewah Cilegon?
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional