Suara.com - Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab memberikan sambutan dalam acara 212 Award yang digelar di Gedung Pusat Perfilman H Usmar Ismail. Dalam sambutannya, Rizieq mengungkapkan bahwa gerakan 2019 ganti presiden tetap digaungkan. Bahkan, akan diubah menjadi 2019 Prabowo Presiden.
"Agar gerakan 2019 ganti presiden tidak boleh padam. Harus terus ditingkatkan. Pada waktunya, gerakan 2019 ganti presiden kita tingkatkan jadi Prabowo Presiden 2019," ujarnya dalam rekaman pidato yang diputar dalam acara tersebut, Jumat (4/1/2018).
Dirinya juga berharap di tahun 2019 gerakan umat muslim bisa lebih jelas terlihat. Tidak boleh ada penghalang bagi umat muslim untuk melakukan pergerakan.
"Karena itu, di 2019 ini kita lebih semangat termotivasi lakukan gerakan perubahan. Semoga Allah berikan kemenangan atas kita semua," tegasnya.
Untuk acara 212 Award sendiri, Rizieq tidak ketinggalan memberikan masukan. Ia berharap semangat acara 212 Award terus berjalan dari tahun ke tahun.
"Saya ingatkan bahwa anugerah 212 Award bukan sekadar pemberian penghargaan, tetapi lebih dari itu, 212 Award memompa semangat juang menuju perubahan ke arah baik bagi bangsa dan negara," katanya.
Sebelumnya, penyelanggara 212 Award mengapresiasi beberapa media yang meliput aksi bela Islam yang digelar pada 2 Desember 2018 lalu. Sebagai bentuk apresiasi tersebut, mereka memberikan penghargaan bagi beberapa media yang melakukan peliputan selama aksi 212.
Beberapa media tersebut terdiri dari media online dan televisi. Hal itu dikatakan ketua panitia pagelaran Anugrah 212 Award, Alamo Darusallam, melalui siaran persnya.
"Panitia Reuni Akbar 212 menganugerahkan penghargaan 212 Award kepada para media dan individu yang secara konsisten menggaungkan jiwa patriotik 212 yang kolosal, tertib, damai, dan santun," ujarnya di hari yang sama.
Baca Juga: Tak Lagi Bergemuruh, Gunung Anak Krakatau Masih Aktif
Acara ini sekaligus sebagai bentuk sikap kekecewaan panita 212 kepada beberapa media massa yang memilih tidak meliput aksi 212. Pihaknya menganggap hal tersebut mencederai semangat patriotisme yang ada dalam aksi 212.
"Padahal 212 adalah jiwa patriotik bersama milik seluruh masyarakat Indonesia dan dapat dijadikan sebagai salah satu aset bangsa di sektor pariwisata, yang dapat dikelola untuk pertumbuhan ekonomi. Maka seluruh masyarakat berhak mendapatkan informasi yang seluas-luasnya dan selengkap-lengkapnya," terangnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Nadiem Sindir Perlakuan 'Spesial' Kejagung ke Febrie Adriansyah: Saya Langsung Diborgol
-
Top Skor AFF 2026 Memanas! Mitchell Baker Kini Dikejar Ketat Wing Naing Tun
-
Smartfren Luncurkan Unlimited 5G di Semarang, Perkuat Jaringan Digital di Jawa Tengah
-
Profil John van den Brom Pelatih FC Twente yang Usir Mees Hilgers, Suka Ribut dan Ngomong Kasar
-
Mas Dhito Kembali Salurkan 216 Bantuan Pertanian Bagi Petani Guna Dukung Peningkatan Produksi
-
Empat Buronan Pemerintah China Dideportasi dari Semarang, Diduga Terlibat Love Scamming
-
Cakar Kurir Paket, Istri Nelayan Akhirnya Bebas dari Penjara
-
Purbaya Caplok 60% Saham KCIC, Utang Whoosh Kini Tanggung Jawab Kemenkeu
-
Nissan Navara PRO-4X Tampil Gagah di GIIAS 2026 dengan Mesin Turbo Diesel
-
37 Ribu Siswa Keracunan MBG, Amnesty International Desak Pemerintah Hentikan Program