Suara.com - Ketua Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meluruskan berbagai isu yang beredar tentang pemberian daftar pertanyaan kepada kedua pasang capres-cawapres Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno terkait acara debat Pilpres 2019 yang akan digelar, Kamis, (17/1/2019) mendatang.
Menurutnya, ada tiga alasan penting terkait keputusan itu. Salah satunya, kata dia, KPU tak mau debat perdana itu ada insiden yang bisa mempermalukan kedua paslon karena acara tersebut disiarkan langsung kepada khalayak.
"Kami mengambil putusan itu karena kami sudah menerima masukan dari masing-masing paslon, pesan pentingnya adalah, kami tidak ingin ada paslon yang dipermalukan atau diserang dengan pertanyaan yang sangat teknis, tidak substantif," kata Arief Budiman di Kantor KPU, Senin (7/1/2019).
Kedua, daftar pertanyaan yang sudah diberikan KPU ini akan menjaga martabat dari kedua pasangan Capres-Cawapres dan menjaga tujuan awal debat untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat agar mengenal visi dan misi serta program calon pemimpin mereka.
"Kami ingin martabat kedua paslon harus dijaga bersama dari persoalan teknis begitu, karena pengalaman di banyak tempat lain seperti itu, sangat tidak penting, ini justru tujuannya menjatuhkan, padahal tujuan utama debat adalah penyampaian visi misi dan program pada masyarakat agar bisa menentukan pilihannya," jelas Arief.
Ketiga, KPU juga menyiapkan dua dari enam bagian acara dalam debat tersebut untuk kedua paslon saling bertanya dan menjawab pertanyaan tertutup yang dilemparkan masing-masing paslon untuk memberikan padangan pada publik sosok calon pemimpin mereka.
"Pasangan calon tetap akan diuji kompetensinya, kapabilitasnya, itu kami bagi berimbang, dua segmen membahas pertanyaan terbuka dan dua segmen akan menjawab pertanyaan tertutup, paslon 01 bertanya pada paslon 02 dan paslon 02 bertanya pada paslon 01, keduanya akan saling bertanya dan menanggapi," tambahnya.
"Jadi sebetulnya harapan publik akan pertanyaan tertutup masih tersedia dan disajikan dalam debat pertama ini," tutup Arief.
Debat capres pertama yang membahas tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme ini akan disiarkan oleh empat stasiun televisi yakni TVRI, Kompas TV, RRI, dan RTV langsung dari Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).
Baca Juga: Kurang SDM, DKI Kewalahan Awasi Perusahaan Penghasil Limbah Beracun
Berita Terkait
- 
            
              Kubu Prabowo Kecewa Tim Jokowi Kekeuh Visi Misi Disampaikan Timses
 - 
            
              Ngaku Bingung Didesak Mundur, Waketum PAN Jelaskan Kondisi di Dapil
 - 
            
              Dituding Membelot ke Jokowi, Bara Hasibuan Didesak Dicopot dari Waketum PAN
 - 
            
              Paslon Dikasih Contekan, Demokrat: Debat KPU Seperti Kontes Putri Indonesia
 - 
            
              Kandidat Dapat Kisi-kisi, Debat KPU Dianggap Seperti Cerita Sinetron
 
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 
Terkini
- 
            
              Inflasi Jakarta Lebih Tinggi dari Nasional? Gubernur DKI Klaim Ekonomi Tetap Terkendali
 - 
            
              Gubernur Riau Terjaring OTT, Cak Imin Minta Kader PKB Tenang dan Tunggu Keterangan KPK
 - 
            
              Dicap Tak Layak Diberi Gelar Pahlawan, Romo Magnis Suseno Kuliti 'Dosa-dosa' Soeharto Penguasa Orba
 - 
            
              Gubernur Riau Kena OTT KPK, PKB Bakal Siapkan Sanksi?
 - 
            
              Soal Pemberian Gelar Pahlawan ke Soeharto, Puan Singgung Rekam Jejak: Harus Dikaji Dengan Baik
 - 
            
              Dapat 'Restu' BNN usai Ditangkap Kasus Narkoba, Onad Bakal Direhab di Sini
 - 
            
              PPATK Klaim Berhasil Tekan Judi Online! Triliunan Rupiah Berhasil Diselamatkan
 - 
            
              11 Tahun di Penjara, Korban Tragedi 1965: kalau Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Kami Tidak Rela!
 - 
            
              Kemenkeu: Pertumbuhan Ekonomi Butuh Ekosistem Bisnis yang Kolaboratif dan Berorientasi Inovasi
 - 
            
              Usulan Gelar Pahlawan Bagi Soeharto Dianggap Mengerikan, Mengapa?