Suara.com - BPN Kritisi Jokowi Tetapkan Gerakan Papua Merdeka sebagai Teroris, TKN: BPN Kurang Baca Buku
Dua kubu Capres dan Cawapres peserta Pilpres 2019 saling serang, terkait gerakan kemerdekaan Papua dan peperangan antara TNI dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.
Kubu Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno memulai polemik dengan mempertanyakan rezim Presiden Jokowi yang menyebut gerakan kemerdekaan Papua itu sebagai kelompok kriminal bersenjata alias KKB.
Menurut Wakil Direktur BPN Prabowo – Sandiaga, Yahdil Abdi Harahap, seharusnya gerakan separatis itu digolongkan sebagai kelompok teroris. Ia juga mengkritik rezim Jokowi yang justru menstigma sejumlah kelompok sebagai teroris.
Namun, Wakil Sekretaris TKN Jokowi – Maruf Amin, Raja Juli Antoni menilai kubu rival minim pengeahuan mengenai perbedaan terorisme dan kelompok pemberontak.
"Secara akademik mereka salah. Saya kira mereka kurang baca buku," kata Raja Juli Antoni di Kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).
Secara teoritis, kata dia, gerakan separatis KKB dan teroris merupakan dua hal yang berbeda karena tujuannya.
Ia memisalkan Gerakan Aceh Merdeka yang dulu melakukan perang gerilya terhadap RI tidak bisa disebut teroris, melainkan kelompok separatis.
“GAM sama seperti gerakan Papua merdeka, tujuannya memisahkan diri dari NKRI. Sedangkan teroris adalah kelompok yang bertujuan meneror atau meresahkan masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga: Ammar Zoni dan Irish Bella Mesra di Atas Sepeda Motor
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu