Suara.com - Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Wahyu Sakti Trenggono mengklaim memiliki bukti transaksi dari seluruh dana sumbangan kampanye perseorangan yang masuk ke rekening paslon Jokowi-Ma'ruf Amin.
Klaim Wahyu itu diutarakan untuk membantah tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengungkapkan bahwa 80 persen dana sumbangan perseorangan untuk TKN Jokowi - Ma'ruf Amin tak dilengkapi bukti transaksi.
"Ada dong, pasti ada lengkap. Kalau enggak ada bukti transaksinya pasti ditolak sama KPU. Jadi sesuai dengan peraturan KPU ada buktinya," tutur Wahyu saat dihubungi, Rabu malam (9/1/2019).
Wahyu juga mengklaim telah menjalankan semua aturan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mencantumkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Wahyu mengatakan seluruh sumbangan yang masuk ke rekening paslon tercatat dan teraudit secara jelas.
"Semua yang kita laporkan sesuai dengan peraturan KPU. Enggak ada satu pun yang tidak sesuai dengan peraturan KPU. Bahkan siapa yang menyumbang pun dan sebagainya ada. Yang sifatnya sumbangan kas pun harus masuk rekening," imbuhnya.
Sebelumnya, peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Almaz Sjafrina mengungkapkan berdasarkan LPSDK TKN Jokowi - Ma'ruf Amin yang dilaporkan ke KPU diketahui dana sumbangan dari perseorangan mencapai Rp 121.413.260. Namun, 80 persen atau sekitar Rp 97.393.069 sumbangan perseorangan tersbut tidak ada bukti transaksinya.
"Sebanyak 80 persen dari penyumbang perseorangan tak ada bukti transaksinya. Sumbangan itu dilakukan melalui 131 kali transaksi. Sementara yang ada transaksinya, yakni Rp 24 juta, diterima dengan nominal beragam mulai dari Rp 1000 sampai Rp 24 juta,” kata Almaz.
Berita Terkait
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang
-
Pegawainya Terjaring OTT KPK, Pengawasan Internal BPK Dinilai Gagal Total
-
ICW: Audit BPK Jadi Komoditas Dagang, WTP Cuma Alat Pencitraan Politik
-
504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?
-
BGN Diguncang Korupsi: Cukupkah Pergantian Pimpinan Selamatkan Program MBG?
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari APBD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Sasar Pekerja Billboard, Tukang Cat Duko di Salemba Diciduk usai Aksi Pemerasannya Viral
-
WNA Ribut dan Diseret di Terminal 3 Soetta! Polisi Sampai Panggil Penerjemah Mandarin untuk Mediasi
-
Bau Orba di Balik Polemik Surat Demo BEM UI, Polisi Sengaja Bungkam Kritik?
-
KPK Jadwalkan Pemeriksaan Saksi Kasus Fadia Arafiq, Pemkab Pekalongan Tegaskan Tak Ada Pengondisian
-
Tarif Transjabodetabek Mau Naik, Bos TJ Tetap Pertimbangkan Kantong Warga
-
NHM Raih Penghargaan PROPER Biru, Cerminan Kinerja Pengelolaan Lingkungan yang Taat
-
Judi Berkedok Permainan Anak Timezone Dibongkar di Jakarta, DPR Minta Bandar Dikejar
-
Ada Perbaikan Videotron, Jalur Cepat Semanggi Ditutup Lima Malam
-
KPK Dalami Dugaan Suap Rp21 Miliar Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama
-
Datang ke Jakarta Fair Bisa Sekalian Bayar Pajak Kendaraan, Begini Caranya