Suara.com - Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Wahyu Sakti Trenggono mengklaim memiliki bukti transaksi dari seluruh dana sumbangan kampanye perseorangan yang masuk ke rekening paslon Jokowi-Ma'ruf Amin.
Klaim Wahyu itu diutarakan untuk membantah tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengungkapkan bahwa 80 persen dana sumbangan perseorangan untuk TKN Jokowi - Ma'ruf Amin tak dilengkapi bukti transaksi.
"Ada dong, pasti ada lengkap. Kalau enggak ada bukti transaksinya pasti ditolak sama KPU. Jadi sesuai dengan peraturan KPU ada buktinya," tutur Wahyu saat dihubungi, Rabu malam (9/1/2019).
Wahyu juga mengklaim telah menjalankan semua aturan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mencantumkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Wahyu mengatakan seluruh sumbangan yang masuk ke rekening paslon tercatat dan teraudit secara jelas.
"Semua yang kita laporkan sesuai dengan peraturan KPU. Enggak ada satu pun yang tidak sesuai dengan peraturan KPU. Bahkan siapa yang menyumbang pun dan sebagainya ada. Yang sifatnya sumbangan kas pun harus masuk rekening," imbuhnya.
Sebelumnya, peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Almaz Sjafrina mengungkapkan berdasarkan LPSDK TKN Jokowi - Ma'ruf Amin yang dilaporkan ke KPU diketahui dana sumbangan dari perseorangan mencapai Rp 121.413.260. Namun, 80 persen atau sekitar Rp 97.393.069 sumbangan perseorangan tersbut tidak ada bukti transaksinya.
"Sebanyak 80 persen dari penyumbang perseorangan tak ada bukti transaksinya. Sumbangan itu dilakukan melalui 131 kali transaksi. Sementara yang ada transaksinya, yakni Rp 24 juta, diterima dengan nominal beragam mulai dari Rp 1000 sampai Rp 24 juta,” kata Almaz.
Berita Terkait
-
ICW Soroti Pemulihan Korupsi yang Seret: Rp 330 Triliun Bocor, Hanya 4,84 Persen yang Kembali
-
Keadilan atau Intervensi? Prerogatif Presiden dalam Kasus Korupsi ASDP
-
Ira Puspadewi Dapat Rehabilitasi, ICW: Presiden Prabowo Harus Berhenti Intervensi Kasus Korupsi
-
ICW: Baru Setahun, Prabowo-Gibran Bikin Reformasi 1998 Jadi Sia-sia
-
Dituntut 11 Tahun Penjara, Nikita Mirzani Buka Data ICW Terkait Tuntutan Ringan ke Koruptor
Terpopuler
- 4 Sepatu Lokal Senyaman On Cloud Ori, Harga Lebih Terjangkau
- 5 Body Lotion Niacinamide untuk Cerahkan Kulit, Harganya Ramah Kantong Ibu Rumah Tangga
- Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
- 5 HP Murah Terbaik 2025 Rekomendasi David GadgetIn: Chip Mumpuni, Kamera Bagus
- 55 Kode Redeem FF Terbaru 9 Desember: Ada Ribuan Diamond, Item Winterlands, dan Woof Bundle
Pilihan
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
Terkini
-
Geger Rusuh di Kalibata: Polisi Periksa 6 Saksi Kunci, Ungkap Detik Mengerikan
-
Prabowo Minta Maaf soal Listrik Belum Pulih di Aceh: Keadaannya Sulit
-
Eks Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dan Satori Segera Ditahan, Ini Penjelasan KPK
-
KPK: Semua Anggota Komisi XI DPR Berpeluang Jadi Tersangka Korupsi BI-OJK
-
7 Fakta Mencekam Rusuh Kalibata: 2 Nyawa Matel Melayang, 100 Orang Mengamuk Brutal
-
5 Petani di Bengkulu Selatan Tertembak usai Konflik Lahan Memanas, Ini Kronologinya!
-
Pulang dari Rusia: Prabowo Minta Maaf di Aceh Tamiang, Pesan Jangan Tebang Pohon Sembarangan!
-
Komitmen Tata Kelola Kian Kuat, BNI Borong Dua Penghargaan ARA 2024
-
Ibu Hamil Turut Jadi Korban Kebakaran di Terra Drone, Menteri PPPA Soroti Perusahaan Tak Taat Aturan
-
Kronologi 2 Mata Elang Tewas Diamuk Massa di Kalibata, Kios dan Kendaraan Dibakar