Suara.com - Partai Bulan Bintang (PBB) akan menentukan dukungan kepada pasangan capres-cawapres di Pilpres 2019 pada 27 Januari ini.
"PBB tidak mungkin akan netral di Pilres 2019, nanti diumumkan pada 27 Januari dan sudah dibahas," kata Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra di Gunung Sindur, Bogor, Jumat (19/1/2019).
Meski belum ditentukan arah dukungan PBB di Pilres 2019, Majelis Syuro PBB mengusulkan dan merekomendasikan agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB untuk mendukung capres-cawapres hasil Ijtima Ulama II, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
Menangapil hal ini, Yusril mengatakan, Majelis Syuro hanya memberikan pertimbangan dan nasehat kepada DPP PBB. Namun bukan memberikan rekomendasi dan keputusan di Pilres 2019 karena yang memberikan keputusan dukungan capres-cawapres ada di DPP PBB.
"Kalau menyangkut Pilres DPP PBB akan memutuskan, jika sudah diputuskan maka semua orang harus menaati partai. Kalau ada perbedaan itu kita menghormati perbedaan dan diangap sikap pribadinya, yah boleh saja," ucap Yusril seperti dilansir Antara.
Yusril mencontohkan pada Pilres 2014 lalu dirinya tidak sependapat dengan DPP PBB mendukung capres-cawapres Prabowo-Hatta Rajasa dan tidak pula mendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Dan ketika itu Majelis Syuro PBN menyetujui arahan DPP PBB yang mencalonkan Prabowo-Hatta, tapi ketika itu Yusril tidak mendukung, dan tidak aktif dan diam saja.
"Sekarang ini kan Ka'ban (Dewan Syuro PBB) aktif ke sana ke sini. Apa pun keputusanya ada di DPP PBB terkait dukungan capres-cawapres," tegas Yusril.
Sebelumnya, Majelis Syuro PBB MS Ka'ban mengusulkan dan merekomendasikan agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB untuk mendukung capres-cawapres hasil Ijtima Ulama II, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
Baca Juga: BPN Prabowo Cium Aroma Politis di Balik Pembebasan Abu Bakar Baasyir
"Dalam rapat harian DPP PBB memutuskan agar keputusan Majelis Syuro ini disosialisasikan kepada DPW dan DPC PBB yang ada di daerah melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PBB yang akan digelar pada 27-28 Januari 2019," kata Ketua Majelis Syuro PBB, MS Ka'ban saat jumpa pers, di Kantor DPP PBB, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis.
Majelis Syuro PBB, kata dia, juga menghormati dan mendukung keputusan Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra atas nama pribadi menjadi kuasa hukum pasangan capres-cawapres, Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres.
Meski telah menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Majelis Syuro juga berharap agar Yusril tetap melakukan pembelaan kepada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.
Menurut Ka'ban, dukungan kepada capres nomor urut 02 itu diberikan lantaran sesuai Ijtima Ulama.
Berita Terkait
-
Usai Bebas, Abu Bakar Baasyir Bakal Tinggal di Rumah Anaknya
-
Dibebaskan Jokowi, Ini Tanggapan Napi Kasus Teroris Abu Bakar Baasyir
-
Yusril: Jokowi Kasihan Lihat Kondisi Kesehatan Baasyir
-
Sama seperti Ahok, Abu Bakar Ba'asyir Bakal Bebas dari Penjara Pekan Depan
-
Dibebaskan Jokowi, Pekan Depan Abu Bakar Baasyir Keluar Penjara
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri