Suara.com - Generasi milenial memainkan politik pasif di Pilpres 2019 saat ini. Politik pasif generasi milenial itu sebagai upaya menekan partai politik dan pasangan calon peserta Pilpres 2019 untuk memberikan pendidikan politik substansial dalam pemilu.
Belakangan ada kabar sekelompok kalangan milenial yang mengancam akan golput atau tidak memilih di Pilpres 2019.
"Kalangan milenial menunjukkan bahwa mereka sedang memainkan politik kepasifan," kata Peneliti politik The Indonesian Institute Fadel Basrianto dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (21/1/2019).
Ancaman golput itu secara tidak langsung untuk mendesak partai politik dan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden memberikan pendidikan politik dengan baik. Itu cara berpolitik yang tidak sekadar kepada siapa pilihan dijatuhkan.
Sebelum memilih, mereka mengajukan syarat-syarat terlebih dahulu yang harus dipenuhi oleh pasangan calon maupun partai politik peserta Pemilu 2019, yakni memberikan pendidikan politik. Menurut dia, cara ini tidak akan banyak membuat perubahan.
Namun, dapat menjadi signifikan jika diikuti seluruh kalangan milenial, mengingat jumlah pemilih milenial dalam Pemilu 2019 sekitar 40 persen dari total nama di daftar pemilih tetap (DPT).
"Politik kepasifan inilah yang nantinya dapat menjadi kejutan kepada para kandidat dan partai politik yang menghiraukan mereka," katanya.
Di sisi lain, lanjut dia, bagi partai politik maupun kandidat yang berhasil membaca orientasi politik milenial semacam ini akan berpotensi mendapatkan limpahan suara dari generasi milenial. (Antara)
Baca Juga: Meriah, Festival Keselamatan Berkendara Milenial di Demak
Berita Terkait
-
Kubu Prabowo: Ma'ruf Amin Sedang Menghibur diri Bisa Menang di Bandung Raya
-
Kemenkop dan UKM Dukung Industri Kreatif Perfilman Berbadan Hukum Koperasi
-
Prabowo Disebut Penakut Tak Singgung Kasus Novel ke Jokowi di Debat Pilpres
-
Sandiaga Janji Seminggu Sekali Lari ke Kantor Wapres Jika Terpilih
-
Kebahagiaan Ma'ruf Amin Didoakan Menang Pilpres 2019 oleh Kiai dan Santri
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT